Prediksi Harga Minyak Pemerintah Lemah

Jakarta - Pemerintah tidak memiliki instrumen untuk melihat kecenderungan jangka panjang terhadap harga minyak dan kondisi makro dunia. Akibatnya pemerintah lebih banyak mengandalkan perubahan harga minyak di APBN perubahan (APBNP).

"Harusnya pemerintah punya instrumen atau perangkat untuk membuat suatu prediksi jangka panjang yang lebih akurat. Selama 4 tahun di Panggar (panitia anggaran), saya lihat di sisi antisipasi sebagai kelemahan pemerintah. Pemerintah tidak memiliki instrumen untuk melihat kecenderungan jangka panjang," kata anggota DPR, Rama Pratama di gedung Bappenas, Jakarta, Selasa malam (23/9/2008).

Seharusnya kata Rama, pemerintah punya perangkat untuk mengontrol sehingga patokan harga minyak tidak terlalu meleset dengan target APBN.

"Menkeu selalu bilang bahwa kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi. Kalau begitu kan susah, dan sudah berlangsung selama 4 tahun. Padahal sebetulnya kecenderungan sudah bisa kita baca pada masa-masa sebelumnya," katanya.

"Karena itu, pemerintah seharunya mempunyai perangkat yang lebih predictable sehingga kalkulasi bisa lebih diprediksi dan kecenderungan yang ada bisa segera diprediksi oleh pemerintah. Kalau tidak mau ya susah. Kita akan selalu mengandalkan mekanisme APBN-P untuk mengevaluasi postur asumsi yang kita buat. Jadi ya silakan saja ada orang ragu-ragu lalu 5-6 bulan lagi kita periksa lagi," lanjut Rama.

Menurutnya perangkat pengontrol untuk memprediksi harga minyak dan kondisi makro bisa dilakukan oleh Bappenas atau Badan Kebijakan Fiskal (BKF). "Harusnya Bappenas dan BKF yang membuat time series atau trend setting," ujarnya.

Rama juga menjelaskan penentuan harga minyak Indonesia atau ICP US$ 95 per barel dalam APBN 2009 karena melihat harga minyak sedang dalam tren menurun.
"Itu adalah rata-rata meskipun di awal naik sampai US$ 120, tapi di akhir tahun rata-rata US$ 80, jadi rata-rata US$ 95. Jadi berdasarkan tren menurun, ketika start di Januari 2009 hingga akhir Desember 2009, di-spread US$ 95. Tapi itu tetap merupakan ekspektasi dengan berbagai asumsi seperti harga minyak yang terus menurun. Tapi memang, tidak bisa diketahui apakah krisis di AS akan berdampak pada kita atau tidak. Karena kalau ada krisis keuangan, orang akan melirik ke komoditas. Kalau begitu, supply derivatif akan tinggi dan mempengaruhi harga. Karena pergerakan harga ini bukan riil," jelasnya.

Diakui Rama, penentuan harga minyak US$ 95 per barel di APBN 2009 juga tidak terlepas dari masalah APBN yang merupakan keputusan politik.

"Setiap asumsi bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, bicara soal APBN adalah keputusan politik. Keputusan politik tentu ditentukan atas ekspektasi," katanya.

Sementara menanggapi usulan perlu adanya instrumen untuk memprediksi kecenderungan perkembangan ekonomi dunia, Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengaku pihaknya masih fokus terhadap dampak krisis subprime mortgage.

"Kita masih fokus pada dampak krisis subprime mortgage dan kini Lehman Brothers. Pemerintah di AS mem-bail out sebesar US$ 700 miliar, gak main-main," katanya.

Terhadap dampak kacaunya sektor finansial di AS terhadap Indonesia, Paskah mengaku akan melihat dalam 1-2 hari ini.  "Kita lihat saja 1-2 hari ini. Kita masih lakukan pembahasan di DPR," katanya. (ir/ir)