Saham PP Dibeli PPA Sebelum IPO

Jakarta - Pemerintah sedang menggodok opsi untuk membeli sebagian saham PT Pembangunan Perumahan (PP) oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebelum BUMN konstruksi itu melakukan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO).

"Pemerintah sudah pernah punya opsi untuk membeli sebagian saham milik PP sebelum IPO, tapi tidak ada dananya. Sekarang setelah ada PPA, dananya bisa diambil dari mereka," ujar Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M Said Didu usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu malam (24/9/2008).

Rencana privatisasi PP sempat terganjal meski telah mendapat restu dari Komisi XI DPR. Pasalnya, DPR memberi izin privatisasi dengan syarat kepemilikan mayoritas pemerintah tidak terdilusi.

Porsi kepemilikan pemerintah di PT PP saat ini tinggal 51 persen, sedangkan sisanya dimiliki oleh karyawan PT PP. Maka itu pemerintah akhirnya menggodok opsi untuk membeli sebagian saham PP sebelum IPO.

Rencananya, kepemilikan saham milik karyawan PT PP itu akan dibeli sekitar 20 hingga 40 persen. Ia menambahkan, semuanya tergantung berapa raupan dana yang diperlukan dari IPO.

"Sudah tertera dalam perjanjian ketika karyawan PP membeli kepemilikan saham, sewaktu-waktu jika pemerintah membutuhkan maka karyawan harus rela melepasnya," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, saat ini draft dari rencana pembelian saham ini belum diajukan ke Menneg BUMN Sofyan Djalil. "Masih ada di meja saya tinggal menunggu pengesahan dari menteri saja," ujarnya.

Sebelumnya, PP pernah melakukan privatisasi pada 2004 melalui employee management buy out (EMBO). Sebanyak 49% saham dibeli koperasi karyawan senilai Rp 70 miliar.

PP adalah salah satu BUMN yang diizinkan untuk diprivatisasi oleh DPR, selain PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, serta beberapa BUMN lain. Dalam Panja Privatisasi beberapa waktu lalu, DPR merestui IPO PP dengan syarat kepemilikan pemerintah tetap mayoritas di BUMN karya itu. (ang/ir)