Hal ini dikatakan oleh Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo ketika ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (26/9/2008).
"Belanja pegawai 67,2%, belanja barang 40,35%, belanja modal 38%. Pembayaran utang 67%. Subsidi 64%. BBM 72,4%, listrik 60,73%, subsidi non energi 40,69%," paparnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menggenjotnya tergantung Kementerian/Lembaga. Proses percepatan revisi sudah kita percepat, ada juga yang minta percepatan dispensasi, itu kita percepat semua," tuturnya.
Herry mengakui untuk penyerapan belanja Departemen Keuangan sendiri, sampai 15 September 2008 masih berkisar 70%. "Semua tergantung Kementerian/Lembaga, Depkeu kan ada 2, Depkeu sebagai Satker, Depkeu sebagai BUN (Bendaharan Umum Negara). Kalau BUN hanya menampung apa yang terjadi, kita fasilitasi, kalau proses-proses yang menyangkut pencairan," katanya.
Dikatakannya meskipun sudah ada penyerapan yang besar dari belanja pegawai namun persentase masih rendah karena penerimaan meningkat. Herry mengatakan dalam 3 bulan terakhir hingga akhir 2008, diperkirakan rata-rata penyerapan belanja adalah sekitar Rp 30 triliun per bulan.
"Yang jelas untuk DAU Rp 15 triliun, gaji pensiun Rp 7-8 triliun, ya mungkin sekitar Rp 30 triliun per bulan, ke belanja barang dan modal kita genjot, bayar utang, karena utang itu pro rata tiap bulan Rp 7-8 triliun. kalau subsidi biasanya di off set berapa tagihan pemerintah, berapa tagihan
ini, mestinya tidak ada uang keluar. Jadi pengaruhnya ke arus kas tidak terlalu," jelasnya.
Sementara untuk penerimaan negara, sampai 15 September 2008 penerimaan dalam negeri telah mencapai 71,56% atau Rp 638,34 triliun , penerimaan pajak 74,6% atau Rp 432,86 triliun , dan penerimaan negara bukan pajak ( PNBP) 64,9% Rp183,54 triliun.
Dengan kinerja penerimaan yang meningkat dan belanja yang belum maksimal, maka anggaran masih mengalami surplus sekitar Rp 100 triliun lebih.
(dnl/ddn)











































