Pemerintah Seharusnya Tak Panik Hadapi Krisis AS

Jakarta - Kalangan pengusaha meminta pemerintah agar jangan panik menghadapi krisis finansial di AS yang mulai menyebar ke Eropa dan Asia. Dengan pengalaman krisis serupa pada tahun 1997, pemerintah sudah seharusnya bisa lebih berpengalaman menghadapi badai krisis finansial ini.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat dihubungi detikFinance, Senin (6/10/2008).

"Pemerintah jangan panik, yang harus dilakukan adalah mengatur cashflow, exchange rate dan interest rate," seru Sofjan.

Ia menambahkan badai krisis finansial ini harus dihadapi dengan tepat dan tenang, karena dampaknya akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Pemerintah, lanjut Sofjan, harus segera mengantisipasi dampak lanjutan krisis tersebut termasuk dalam sektor manufaktur.

"Akan berat, walaupun pemerintah sudah punya pengamalan, tapi harus berhati-hati karena yang terkena ini pusat ekonomi dunia (AS). Kalau dulu kita disuntik US$ 400 miliar bisa selamat, sekarang US$700 miliar belum tentu selamat," ungkapnya.

Mengenai langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi krisis finansial yaitu diantaranya maksimalisasi penyerapan APBN, peningkatan jaringan pengaman sosial (JPS) dan revitalisasi modal ventura, menurut Sofjan itu hanya berlaku efektif jangka panjang bukan jangka pendek.

"Modal ventura tidak gampang, seperti pengalaman Bahana, tidak berjalan. Kalau jangka panjang bisa, jangka pendek sulit," jelasnya.

Presiden SBY pada Senin ini akan menggelar rakor dengan semua jajaran menteri dan diikuti oleh semua kalangan akademis, analis, Kadin, pengusaha dan lainnya untuk membahas dampak krisis finansial di AS. (hen/ir)