Hadapi Krisis, Pemerintah Fokus Atasi Jalur Distribusi Ekspor

Jakarta - Pemerintah tidak akan menyediakan insentif khusus untuk ekspor, berkaitan dengan krisis finansial saat ini. Pemerintah akan fokus pada perbaikan jalur logistik ekspor dari pabrik ke pelabuhan yang saat ini ruwet.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai rapat kabinet di kantor presiden, Jakarta, Selasa (7/10/2008).

"Insentif itu kan bisa diberikan dalam bentuk sesuatu atau memperbaiki iklim, seperti mengurangi biaya transaksi untuk melakukan ekspor. Jadi fokusnya lebih kesitu," jelas Mari.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Investasi yang memiliki sejumlah program kerja. Dan fokus kerjanya saat ini adalah memperbaiki jalur logistik ekspor.

"Fokus utama saya saat ini logistik dari pabrik ke pelabuhan sampai barang itu jalan. Di situ ada masalah fisik, apakah jalanan macet, pelabuhan ruwet, barangnya lama di pelabuhan, pungli, prosedur ekspor impor yang berbelit," kata Mari.

"Ini semua yang sedang kita tangani dan akan kita percepat. Kita akan tongkrongilah.
Kalau perlu saya mesti ke Tanjung Priok bersama Pak Jusman (Menhub)," imbuh Mari sambil tertawa.

Langkah lain dalam menghadapi krisis finansial di dunia saat ini adalah mengatur restitusi PPN dan bea masuk, menyusun strategi untuk mengamankan pasar serta mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan barang ilegal.

Untuk pengalihan pangsa ekspor sebagai pengganti pasar Amerika, menurut Mari, sejumlah negara masih bisa menjadi pasar yang potensial. Misalnya China, India, Korea dan Taiwan.

"Pasar baru yang akan kita terobos di Amerika Latin, seperti Brasil, lalu Timur Tengah dan Rusia. Itu masih punya kekayaan alam besar. Mereka juga tak terlalu kena krisis sekarang," kata Mari.

Ia menjelaskan, untuk Brasil kemungkinan menjadi tujuan ekspor untuk produk konsumer, bahan bangunan dan karet. Timur Tengah, karena sedang booming infrastruktur, mungkin bisa menjadi tujuan ekspor untuk bahan bangunan, furniture, kerajinan dan barang konsumsi.

"Kalau Rusia, banyak barang kali ya yg bisa kita jual ke sana. Di dalam dibahas juga tadi bagaimana meningkatkan devisa dari pariwisata dan TKI ke LN. Karena masing-masing kontribusi sekitar US$ 6 miliar. Jadi lumayan," jelasnya.

Terkait pencegahan barang ilegal, menurut Mari hal itu antara lain akan dilakukan dengan meningkatkan pengawasan barang beredar. Misalnya dengan memberikan kode untuk barang-barang tertentu.

"Misalnya makanan dan minuman, itu kan harus ada MD dan ML. Jadi bisa kelihatan kalau itu illegal, dan kaitannya dengan perlindungan konsumen. Jadi kita hak," katanya.

Dari sisi bea cukai juga akan dimantapkan perannya untuk mencegah masuknya barang ilegal.

"Intrumen pengaman perdagangan, dumping, safe guard dan pengamanan. Kita ada tim arus barang. Saya, menhub dan menkeu yang paling terkait. Di situ ada adpel, bea cukai ada perusahaan melakukan logistik itu semua yang harus kita benahi," urainya.


(qom/qom)