Tim Task Force Siap Amankan Pasar Domestik

Tim Task Force Siap Amankan Pasar Domestik

- detikFinance
Sabtu, 11 Okt 2008 01:39 WIB
Jakarta - Dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan barang impor sebagai dampak krisis finansial, pemerintah akan membentuk tim Task Force bidang pengawasan barang.

Tim ini terdiri dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, BPOM, Polri dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan Syahrul R Sampurna Jaya di Gedung Departemen Perdagangan, Jakarta, Jumat (10/10/2008).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan membentuk task force pengamanan pasar dalam negeri  pengarahnya Menteri Perdagangan, BPOM,  semua lintas  Departemen akan mengawasi semua produk seperti
Deptan," katanya.

Menurut Syahrul, pengamanan pasar dalam negeri sangat mendesak dan penting ditengah kondisi gejolak krisis finansial yang terjadi dibelahan dunia. Khususnya dalam
mengantisipasi masuknya serbuan produk ilegal luar negeri dan produk yang bisa mengancam kelangsungan industri dalam negeri.

"Pengamanasan pasar di dalam sangat perlu, dilakukan khususnya untuk barang konsumtif seperti makanan, minuman, tekstil," ucapnya.

Selain itu, untuk memperketat semua jalur distribusi barang impor, pihaknya akan memberlakukan semua barang konsumsi impor yang berasal dari importir umum  akan melalui jalur merah. Yaitu jalur pengawasan khusus di Bea Cukai  terhadap barang yang berpotensi tinggi terhadap penyimpangan.

"Walaupun random tapi akan dikenakan semuanya," jelasnya.

Tim ini dipastikan akan dibentuk pada tahun ini, masalah payung hukumnya belum dipastikan apakah dalam bentuk Permen atau Keppres.

Tambah Anggaran Pengawasan

Departemen Perdagangan berencana akan menambahkan anggaran pengawasan barang beredar pada tahun 2009 hingga 100% namun besarannya belum sepenuhnya disetujui oleh Departemen Keuangan.

"Sekarang anggaran pengawasan kita Rp  11 miliar untuk tahun 2008, usulan di  2009 dengan sebelum adanya  krisis finansial itu Rp 14 miliar tetapi dengan kondisi ini
bisa menjadi Rp 20 miliar," imbuhnya.

(hen/qom)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads