Paling Tahan Krisis, UMKM Harus Diberi Kelonggaran Likuiditas

Jakarta - Untuk memperkuat ketahanan ekonomi ke depan dengan risiko krisis finansial yang terjadi saat ini, pemerintah harus meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Caranya dengan membuka akses pembiayaan ke sektor ini seluas-luasnya, apalagi berdasarkan pengalaman krisis masa lalu sektor UMKM memang paling tahan krisis.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (14/10/2008).

"Kalau Bank Indonesia akan melonggarkan likuiditas, pelonggaran itu hendaknya lebih memprioritaskan dan membuka akses seluas-luasnya bagi UMKM untuk mendapat pembiayaan dari bank. Volume dan sasaran KUR harus diperbesar. Jika pemberdayaan UMKM bisa maksimal dan perluasan penyaluran KUR tepat sasaran, ketahanan ekonomi kita akan lebih solid," tuturnya.

Dikatakannya ada 48 juta unit UMKM yang tersebar di berbagai daerah yang selama ini sulit tumbuh karena dinilai tidak bankable oleh perbankan.

"Jumlah yang ambruk akibat membengkaknya biaya produksi tak terhitung. Banyak produsen makanan, pengrajin dan usaha TPT berhenti produksi, karena hanya bisa bertahan jika harga jual produk dinaikkan," ujarnya.

"Jumlah UMKM sebanyak itu akan memaksa perbankan bekerja keras. Memang, karena tantangan terhadap ketahanan ekonomi kita tidak ringan di tahun-tahun mendatang, saatnya bagi perbankan bekerja lebih keras, turun ke bawah mencari dan membiayai UMKM yang feasible dan kompetitif. Tanpa kerja keras, akan terjadi timbunan likuiditas di bank," tuturnya.

Dikatakannya ancaman krisis finansial yang terjadi saat ini telah bergeser kepada krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan. "Langkah strategis yang diperlukan sekarang adalah menggerakkan semua potensi ekonomi rakyat, meningkatkan produktivitas nasional dan mengeksplorasi kekuatan pasar dalam negeri untuk menstimulus pertumbuhan," katanya.

Menghadapi kemungkinan itu, dikatakan Bambang pilihan terbaik bagi Indonesia adalah melihat ke dalam, yakni berorientasi meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat dan mengeksplorasi potensi konsumsi dalam negeri.

"Konsekuensi dari orientasi ke dalam itu adalah meningkatkan pemberdayaan UMKM, memperbesar efektivitas KUR dan mewujudkan kekuatan APBN-P 2008 dan APBN 2009 sebagai motor penggerak ekonomi," pungkasnya. (dnl/ir)