Dana Program Daerah Tertinggal Terancam Krisis Global

Jakarta - Pemerintah mengkhawatirkan pendanaan program pemberdayaan masyarakat untuk daerah tertinggal dan wilayah konflik pada tahun depan. Soalnya dana itu 30 persen berasal dari luar negeri yang kini tengah mengalami tekanan dari krisis keuangan global.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Selasa (14/10/2008).

Program Pemberdayaan Daerah-Daerah Miskin dan Tertinggal atau Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPDA) ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Bappenas didukung BRR, Bank Dunia dan IFC.

"Yang dikhawatirkan adalah pelaksanaan program SPADA II tahun 2009 akan ada hambatan karena 30 persen dana tersebut berasal dari Bank Dunia. Saya khawatir proposal program SPADA II diabaikan sebagai dampak krisis global ini. Apalagi saya dengar Amerika Serikat sudah mulai menghimbau negara donor jaringannya untuk menahan kucuran dana," ujarnya.

Menurut catatan, Program SPADA merupakan program tiga tahun yang menghabiskan dana sekitar Rp 1 Triliun. "Dana ini didapat oleh negara donor dan Bank Dunia sebagai donatur terbesar,” lanjut menteri.

Namun Lukman Edy tetap yakin program tersebut akan tetap berjalan dikarenakan Kementerian PDT sengaja dirancang untuk mengantisipasi krisis seperti sekarang ini, terutama bagi daerah tertinggal

Sebelumnyaa pemerintah sudah menggelar Program SPADA I di 48 Kabupaten dengan kucuran dana senilai Rp 250 juta per desa. "Dana itu untuk program pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Namun SPADA I ini akan berakhir di 2009," ujarnya.

Sementara itu dalam situasi global yang memprihatinkan seperti sekarang ini, Lukman Edy masih optimistis tidak akan ada kendala terhadap pelaksanaan program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang lain dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
 
"Sampai sejauh ini tidak ada program KPDT yang mandek. Begitu juga dengan tahun 2009 mendatang," kata Lukman Edy. (ddn/ir)