DKI Siap Perbaiki APBD agar Tak Disclaimer Lagi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui prihatin karena laporan keuangan DKI Jakarta pada 2007 dinyatakan disclaimer dari BPK.

Namun dirinya mengakui perlu ada perbaikan yang dilakukan oleh pihaknya sehingga dapat membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Hasil opini dan temuan BPK akan kita ambil hikmahnya untuk memperbaiki manajemen keuangan daerah dan ini akan saya jadikan modal untuk perubahan," jelasnya.

Fauzi menyampaikan hal itu dalam acara Dialog Publik BPK RI dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai "Mendorong Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah" di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (15/10/1008).

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD DKI Jakarta tahun 2007 sudah 80% temuan sudah ditindaklanjuti. "Temuan pelanggaran administratif sedang dalam proses dan memang karena temuan BPK banyak surat teguran yang saya dapat," tuturnya.

Selain itu, Fauzi mengatakan dirinya bersama dengan DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan APBD untuk tahun 2009 tepat waktu sehingga dana APBD dapat terserap dengan maksimal.

Di tempat yang sama, Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo mengatakan selama ini Pemda tidak efektif dalam menggunakan dana APBD karena APBD tidak dijalani 12 bulan penuh.

"Pemda baru efektif bekerja itu tidak ada 12 bulan setahun karena penyerahan APBD yang selalu terlambat," ujarnya.

(dnl/qom)