Pengusaha Sawit Bantah Mainkan Harga

Pekanbaru - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Provinsi Riau membantah anggapan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit karena permainan pengusaha. Anjloknya harga CPO dikarenakan pasaran  dunia internasional.

Penegasan itu disampaikan Ketua Gapki Riau, Wisnu Orija Soeharto dalam perbincangan dengan detikFinance, Rabu (15/10/2008) terkait anjloknya harga sawit yang membuat petani menjerit.

"Kita ini memang produsen CPO, namun yang menentukan harga bukan kita.  Anjloknya harga TBS saat ini bukan permainan pengusaha, tapi memang pasaran internasional lagi anjlok," kata Wisnu.

Menurut Wisnu, sebanarnya harga TBS yang ditetapkan pemerintah saat ini masih mampu menembus angka di atas Rp 1.000.  Harga TBS yang ditetapkan pengusaha Pabrik Kelapa Sawit berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat. Kalaupun harga TBS diberlalakukan ke petani rata-rata Rp 700/kg, petani masih mampu menghidupi keluarganya.

"Persoalannya adalah, petani mandiri di luar binaan perusahaan, sekarang ini lebih mementingkan kebutuhan skunder. Saat harga normal, petani kita pada kredit mobil. Nah sekarang begitu harga anjlok, untuk menutupi kreditnya saja sudah susah. Ini sebenarnya yang terjadi," kata Wisnu.

Dia menjelaskan, kalau saat ini terjadi harga TBS sampai terjun bebas Rp 200/kg, hanya pada petani mandiri. Hal itu dimungkinkan karena petani mandiri tidak ada yang membinanya. Sehingga harga jual beli TBS itu dilakukan dengan mata rantai yang begitu panjang.

Petani menjual kepada pengumpul kecil, dari sana pengumpul kecil menjual kepada agen. Selanjutnya agen besar baru menjual ke PKS. Mata rantai yang begitu panjang, memungkinkan harga yang ditawarkan para pengumpul begitu rendah. Karena masing-masing pengumpul akan menjulan kembali ke agen.

"Itu sebabnya, harga pun begitu anjlok dirasakan petani mandiri. Sebab, petani mandiri harus berjibaku sendiri untuk menjual sawitnya. Letak lokasi ladang petani dengan PKS yang begitu jauh juga mempengaruhi harga jual," kata Wisnu.

Selain soal mata rantai penjualan, lanjut Wisnu, kwalitas buah sawit milik petani mandiri juga di bawah standar dibanding petani pola kemintraan yang dibina perusahaan. Petani mandiri, asal bibit sawitnya tidak jelas. Sehingga buah yang dihasilkan pun tidak berkualitas tinggi. Ini mempengaruhi harga jual ke pabrik.

"Buah yang tidak berkualitas milik petani juga probelum yang cukup serius. Harga pun menjadi rendah. Jadi kompleks sekali persoalan yang dihadapi para petani mandiri kita. Di sinilah perlunya adanya pembinaan terhadap petani mandiri yang harus dilakukan pemerintah daerah. Kalau tidak, mereka akan tetap terpuruk," kata Wisnu.



(cha/qom)