Anggaran Kementerian/Lembaga 2009 Dipangkas Rp 7,89 Triliun

Jakarta - Anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggap tidak produktif akan dipotong pada RAPBN 2009. Panitia Anggaran (Panggar) DPR dan pemerintah sepakat untuk memotong anggaran belanja K/L sebesar Rp 7,89 triliun untuk mengurangi target pembiayaan defisit anggaran tahun 2009.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Panggar Suharso Monoarfa dalam rapat kerja pembahasan asumsi RAPBN 2009 bersama pemerintah dan BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (15/10/2008).

"Sumber penghematan belanja tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan tidak mengurang belanja prioritas pembangunan tahun 2009," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan pemerintah sangat mendukung keputusan DPR ini di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif saat ini.

"Untuk belanja akan terus menerus kami tingkatkan kualitasnya. Penghematan alokasi belanja ini kita berikan apresiasi kepada Panggar karena sangat responsif, ingin pemerintah menunjukkan sikap untuk memotong anggaran dalam situasi yang dihadapi," katanya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat seluruh komponen belanja yang akan kita potong karena tidak akan mengganggu program utama dan bisa dilihat sebagai penghematan yang bijaksana.

"Pemotongan yang dilakukan seperti perjalanan dinas, belanja barang, seminar, rapat kerja dan bahkan menghemat pengeluaran listrik, di seluruh gedung kami (Departemen Keuangan) mulai Agustus tagihan listrik turun 30-40%. Jadi kalau semua gedung pemerintah turun, maka bisa menghemat anggaran listrik," tuturnya.

Meskipun telah disepakati pemotongan anggaran ini, DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan yang menjadi Rp 30,202 triliun tambahannya, hal ini menurun dari kesepakatan awal dimana besaran tambahan anggaran pendidikan adalah Rp 45,167 triliun.

"Penurunan tambahan anggaran pendidikan tersebut disebabkan oleh berkurangnya volume belanja negara. Namun demikian rasio anggaran pendidikan tetap bertahan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945," kata Suharso.

(dnl/qom)