Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya baik secara politik dan keamanan bagi ENI untuk pembangunan terminal LNG tersebut.
"Memang mereka minta kepastian dukungan karena ini di daerah yang juga diklaim Malaysia. Dulu Malaysia minta lokasi itu digarap bareng-bareng. Saya bilang nggak mau, karena itu memang wilayah kita," katanya usai membuka Indonesia-US Energy Policiy Dialogue di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (20/10/2008).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ambalat memang terletak di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Lapangan ini sebelumnya dikelola Shell beserta partnernya dan kini dioperasikan oleh ENI.
"Lokasi ini di perbatasan yang merupakan daerah dispute dan diperebutkan oleh Malaysia. Makanya ENi meminta komitmen dari kita, kalau dia mau mengembangkan kalau dikembangkan, RI dukung nggak. Saya bilang kita pasti dukung sepenuhnya," lanjutnya.
Untuk mencari dukungan itu, siang ini ENI dijadwalkan bertemu Wapres Jusuf Kalla dan Presiden SBY.
Mengenai kapasitas dan waktu pembangunan, Purnomo menyatakan belum ada pembahasan sampai di sana. Hanya saja jika perusahaan sekelas ENI berani membangun LNG terminal, berarti sudah ada hitung-hitungan yang ekonomis.
"Belum bicara teknis, tapi pasti ekonomis," katanya.
Sebagai perbandingan, pembangunan satu train LNG terminal di Tangguh, Papua menelan biaya sekitar US$ 6 miliar. Satu train biasanya berkapasitas 3 juta ton per tahun. Namun untuk pembangunan LNG floating terminal biasanya dana yang dibutuhkan lebih besar. Seperti LNG floating di Masela yang menelan lebih dari US$ 10 miliar.
(lih/ddn)











































