Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Anwar Nasution dalam sidang paripurna penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) I Tahun Anggaran 2008 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2008).
"Kondisi yang terus menerus memburuk tersebut menggambarkan belum ada kemajuan berarti dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas keuangan negara," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kecenderungan negatif ini terlihat, di pusat BPK memberikan opini penilaian baik (WTP/Wajar Tanpa Pengecualian) hanya kepada 16 Kementerian/Lembaga atau 19% dari 85 Kementerian/Lembaga yang diperiksa. 16 Kementerian/Lembaga itu hanya menguasai anggaran 12% dari APBN," tuturnya.
Sementara di daerah penilaiannya lebih buruk dimana persentase LKPD yang dinilai baik hanya 1%. "Ini merupakan kemerosotan serius yang berlangsung secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Bila 2004 terdapat 7% LKPD yang dinilai baik, angka itu terus menerus menjadi 5% pada 2005, 1% pada 2006 dan 1% pada 2007," ujar Anwar.
Bahkan LKPD yang dianggap buruk (Tidak MMemberikan Pendapat dan Tidak Wajar) juga terus meningkat. Persentase LKPD yang mendapatkan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) naik dari hanya 2% pada2004 menjadi 17% pada 2007. Bahkan pada periode yang sama LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar naik dari 4% di 2004 menjadi 19% di 2007 (51 LKPD).
(dnl/ddn)










































