.webp)
Padahal pengembangan panas bumi tersebut merupakan bagian dari mega proyek 10.000 MW tahap kedua.
Demikian disampaikan Direktur Pengusahaan Pembinaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah Sugiharto Harsoprayitno disela-sela seminar panas bumi di Intercontinental Hotel, Jakarta, Senin (21/10/2008).
"Targetnya memang 3.000 MW. Tapi kenyataannya kayanya belum sampai segitu. Paling sekitar 1.000-2.000 MW," katanya.
Salah satu yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah perselisihan dengan pengembang terkait harga jual panas bumi.
Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan harga listrik yang dihasilkan dari panas bumi adalah sebesar 80% dari BPP daerah setempat. Namun ternyata dengan aturan ini pun belum memuluskan pengembangan panas bumi.
Menurut Sugiharto, banyak pengembang yang mengkritik hasil lelang panas bumi karena tidak transparannya mekanisme transaksi dalam kontrak. Banyak yang mempertanyakan adanya pemenang lelang panas bumi yang bisa menang dengan harga yang sangat murah.
Harga rata-rata keekonomian pengembangan panas bumi adalah sekitar 7-8 sen dolar AS/kWh.
"Tapi 7-8 sen dolar AS itu pun dikritik banyak, kenapa bisa ada yang menang di bawah itu, bahkan sampai di bawah US$ 6 sen. Gimana coba ngitungnya. Dipikir-pikir secara bisnis nggak jalan," katanya.
Sugiharto menuturkan, banyak pengembang khawatir jika harga pemenang lelang bisa murah karena ada keistimewaan dalam kontraknya.
"Bisa saja harganya murah, tapi selanjutnya di tahun berikutnya harganya dinaikkan. Ini yang harusnya terbuka untuk semua pengembang," katanya.
Untuk itu, ke depannya pemerintah akan membuat standar mekanisme transaksi dalam setiap kontrak panas bumi. Standar ini diharapkan bisa terbuka bagi semua pengembang.
Akibat ketidakjelasan ini, lelang 11 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang sudah disiapkan pun masih mengambang. Padahal 11 WKP tersebut merupakan sebagian dari 10.000 MW.
"Kita harapkan tahun depan, tapi kita lihat saja. Karena menunggu kepastian harga ini," ujarnya. (lih/ir)
