Importir Minta Pelabuhan 'Tikus' Jangan Ditutup

Jakarta - Kalangan importir dalam negeri menolak adanya rencana pemerintah untuk melakukan penutupan beberapa pelabuhan rawan penyelundupan. Langkah tersebut dinilai melangkahi kewenangan dan merugikan pemerintah daerah.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Amirudin Saud kepada detikFinance, Jumat (24/10/2008).

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan kepada Ditjen Bea Cukai untuk segera menutup pelabuhan-pelabuhan yang rawan penyelundupan terutama di kawasan Batam, Karimun dan Riau.

Sementara itu Ditjen Bea Cukai telah mengajukan permohonan penutupan pelabuhan ke Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk segera melakukan langkah itu.

"Soal pelabuhan mau ditutup, Bea Cukai jangan kalang kabut, mestinya mereka menempatkan orang-orangnya. Nggak mungkin pelabuhan ditutup yang punya pelabuhan pemda. Kalau nggak bisa mengawasi, Anwar mundur aja, mana ada Dirjen Bea Cukai menutup pelabuhan. Bea cukainya yang salah bukan pelabuhan yang disalahkan," ketusnya.

Menurutnya tidak ada alasan yang kuat ketika pelabuhan-pelabuhan itu ditutup, karena menurutnya Bea Cukai yang seharusnya melakukan pengawasan secara total. Ia juga meminta jangan ada persepsi tertentu terhadap pelabuhan yang sekarang ini dicurigai rawan penyelundupan.

"Nggak bisa di black list pelabuhan itu cuma karena banyak penyelundupan, bea cukai yang numpang, dan harus mengawasi," katanya.

Ketika ditanya kenapa dirinya begitu reaktif terhadap rencana tersebut, kembali lagi ia menegaskan bahwa hal ini bukan semata-mata dari kepentingan importir tetapi lebih pada kepentingan pemda dalam rangka otonomi daerah.

"Anwar asbun (asal bunyi), bukan importir yang tolak tapi pemdanya yang menolak," ujarnya beralasan.

Bahkan ia dengan tegas menolak adanya istilah importir nakal dari anggotanya. Justru yang ada hanyalah pelaku-pelaku perorangan yang mencari keuntungan. "Itu bukan importir, tapi yang setengah-setengah itu kan jumlah tidak besar," katanya.

Penutupan tersebut dikatakannya tidak menjamin penyelundupan akan berakhir karena semua pelabuhan berpotensi terjadi penyelundupan.

"Penyelundupan bisa terjadi di Surabaya. Makasar karena alasan penyeludupan, Anwar itu gagal," ucapnya.

Terkait penggunaan istilah pelabuhan "tikus", Amirudin mengatakan bahwa istilah itu hanya mengada-ada saja yang digunakan oleh Bea Cukai. "Nggak ada tuh pelabuhan tikus itu kan bisa-bisa mereka saja, semua pelabuhan itu resmi," jelasnya.

(hen/ddn)