Penurunan Premium Rp 500 Hanya Basa-Basi Politik

Jakarta - Pemerintah akhirnya mengikuti langkah negara lain dalam menurunkan harga BBM yakni Premium. Namun sayangnya penurunan sebesar Rp 500 per liter itu dinilai kurang banyak.

"Penurunan Rp 500 tersebut terlalu kecil. Lebih merupakan basa basi politik untuk merespons tuntutan masyarakat dan DPR," ujar Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo dalam pesan singkatnya, Kamis (6/11/2008).

Dradjad menilai dampak positif penurunan harga BBM dengan penurunan Rp 500 kurang maksimal dalam meningkatkan bagi daya beli masyarakat dan sektor riil.

"Padahal sektor riil kita terutama eksportir terpukul oleh anjloknya permintaan ekspor, pembayaran yang seret dari pembeli, dan harga jual yang anjlok. Mereka perlu penurunan harga BBM yang lebih besar supaya daya saing terjaga," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya sanggup menurunkan harga Premium hingga 20-25% menjadi Rp 4.500- Rp 5.000 per liter.

Dengan ini, untuk APBNP 2008, hanya tersisa sekitar 1,5 bulan, tambahan beban subsidinya sebagai hasil dari penurunan harga Premium sangat kecil.

Dari sisi realisasi konsumsi BBM bersubsidi hingga September 2008 hanya sekitar 29,7 juta kiloliter. "Jadi masih 10 juta kiloliter lebih sisa dari target. Dengan konsumsi seperti itu, dan harga minyak dunia sekitar US$ 65-70 per barel, tambahan beban subsidi 2008 hanya sekitar Rp 5 triliun," ujarnya.

Pemerintah bisa menutup tambahan ini dengan realokasi belanja karena pada faktanya realisasi belanja negara masih banyak sisanya.

Untuk APBN 2009, subsidi BBM itu hanya Rp 57,6 triliun dengan asumsi asumsi harga minyak dunia US$ 80 per barel dan konsumsi BBM bersubsidi 40 jt kilo liter.

"Dibanding target subsidi dalam RAPBN, pemerintah sebenarnya sudah menghemat Rp 43,7 triliun. Pemerintah masih bisa menambah subsidi sekitar Rp 20 triliun hingga Rp 25 triliun untuk menurunkan harga BBM lebih besar.

"Apalagi kalau harga pokok BBM bisa ditekan melalui efisiensi sistem migas," ujarnya. (ddn/qom)