Menurut Menkeu Sri Mulyani dalam laporannya mengenai hasil pertemuan menkeu-menkeu G20 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengatasi ancaman itu diperlukan suatu rangkaian kebijakan yang terkoordinasi dengan baik secara global.
Karena kebijakan unilateral masing-masing negara hanya akan semakin mempersulit kondisi ekonomi global, utamanya kondisi yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang mengatasi dampak krisis tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertemuan G20 itu Indonesia diwakili oleh Menkeu Sri Mulyani bersama-sama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom.
Pada pertemuan itu dibicarakan pula kebutuhan terhadap perbaikan sistem keuangan internasional yang ada saat ini, mulai dari kebutuhan mendesak jangka pendek meningkatkan likuiditas kredit, meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan ADB dalam memberikan bantuan dengan persyaratan yang lebih ringan dan akses yang lebih mudah, sampai kepada masalah jangka menengah membentuk arsitektur keuangan yang baru (new world financial architecture).
Indonesia sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G 20 juga mengingatkan negara-negara maju agar langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi krisis keuangan ini tidak mengurangi komitmen terhadap pembangunan dan pencapaian MDGs di negara-negara sedang berkembang, menjaga ketersediaan energi dan pangan serta menghadapi dampak perubahan iklim.
Pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Brazil itu juga akan membahas persiapan pertemuan tingkat kepala pemerintahan G-20 di Washington DC pada tanggal 15 November 2008.
Sebagai catatan, negara-negara G20 mewakili 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 2/3 populasi dunia.
(ddn/ang)











































