Miliaran Dana Laporan Keuangan Pemprov DKI Bermasalah

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan puluhan masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI 2007. Masalah beragam mulai dari kebijakan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa, dan kelebihan pembayaran honor pegawai. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Menurut Kepala BPKP Didi Widayadi, masalah-masalah dalam laporan keuangan Pemprov DKI itu terbagi dalam tiga masalah utama. Masalah pertama yang ditemukan BPKP adalah kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemprov DKI.

"Ada 28 butir masalah SPI yang meliputi kelemahan kebijakan, sistem prosedur dan struktur organisasi, serta SDM," katanya usai melakukan penandatangannan kerjasama dengan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Muhayat di Gedung BPKP Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (17/11/2008)..

Masalah kedua, BPKP menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sebanyak 65 masalah. Masalah atau penyimpangan tersebut antara lain sebanyak 42 temuan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 189,50 miliar dengan nilai temuan sebesar Rp 14,44 miliar dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp 2,3 miliar.

Masalah ketiga, BPKP juga menemukan 11 masalah Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dari sektor Keuangan, meliputi penggunaan anggaran untuk belanja bantuan, adanya kelebihan pembayaran honor ganda dan uang harian perjalanan dinas dengan nilai temuan sebesar Rp 678 juta dan biaya pengurusan perkara yang belum dipertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp 3,4 miliar.

Masalah yang termasuk dalam kategori lain-lain ada 3 masalah, meliputi penagihan atas tagihan ex BPPN dengan nilai Rp 9,05 miliar, Pengelolaan BP LIP dan BP THR yang tidak memiliki dasar hukum dan denda kelebihan pemanfaatan air bawah tanah dengan niiai tagihan sebesar Rp 6,91 miliar.

(ang/lih)