Negara Butuh 46.000 Tenaga Akuntan

Jakarta - Indonesia setidaknya membutuhkan 46.000 tenaga akuntan sebagai pengelola keuangan negara baik di tingkatan pusat maupun daerah. BPKP pun akan membangun Pusat Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Negara untuk menyiapkan akuntan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala BPKP Didi Widayadi usai melakukan penandatangannan kerjasama dengan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Muhayat di Gedung BPKP Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (17/11/2008).

"Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan SDM Pengelola Keuangan Negara yang saat ini membutuhkan sekitar 46.000 tenaga SDM berlatar belakang akuntansi," katanya.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta yang memiliki 52 pengguna anggaran (PA), 4.200 unit pengelola barang(UPB), 722 kuasa pengguna anggaran (KPA), setidaknya diperlukan sekitar 5000 tenaga di bidang akuntansi. "Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta baru memiliki 22 tenaga akuntan," jelasnya.

Sasaran dari kegiatan tersebut meliputi seluruh aparat pengelola keuangan negara seperti pengguna anggaran, bendaharawan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP), baik pada instansi Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN dan BUMD.

Menurut Didi, dengan adanya pusat kompetensi ini bisa mempercepat penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara dan daerah.

(ang/lih)