Bank Dikabarkan Stop Beri KPR

Brasilia - Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR) dihentikan sementara, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Dengan penghentian kredit, maka industri properti terancam lumpuh.

"Saya mendapat kabar bahwa kredit KPR semua dihentikan, karena ada kesulitan mendapatkan likuiditas di perbankan, sehingga menentukan tingkat suku bunga. Anda tahu deposito sekarang ditawarkan 15% dan lending rate sudah di atas 20%," kata Ketua Kadin MS Hidayat.

Ia menyampaikan kepada wartawan di sela-sela mengikuti kunjungan bilateral Presiden SBY dengan Presiden Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva di Istana Presiden Palacio Planalto, Brasilia, Selasa (18/11/2008) seperti dilaporkan reporter detikcom, Arifin Asydad.

Menurut Hidayat, dengan kondisi ini, maka tidak akan ada orang yang bisa menyerap bunga seperti itu. "Jadi, memang memang harus ada upaya bersama BI untuk menurunkan tingkat suku bunga," ujar Hidayat.

Dengan dihentikannya KPR, kata Hidayat, maka sektor industri properti akan berhenti. Dan jika itu terjadi, maka multiplier effect-nya akan sangat besar.

"Ada kira-kira 40 lebih subsektor yang akan terganggu. Kalau properti bergerak subsektor itu juga bergerak. Mulai dari suplier, sub kontraktor, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang mendukung," ungkap Hidayat yang terlihat serius.

Saat ditanya siapa yang membuat keputusan menghentikan kredit KPR itu, Hidayat mengatakan bahwa ini adalah keputusan bisnis.

"Ini keputusan bisnis, karena langkanya likuiditas dan risiko tinggi, yang mereka takut ada kemacetan, sehingga mereka menghentikan sementara," kata dia.

Saat ini, lanjut Hidayat, situasi ekonomi di Indonesia makin tidak kondusif. "Nikai tukar rupiah bertambah lemah. Yang penting sekarang ini, pemerintah mesti fokus. Tujuannya hanya satu yaitu mencegah karyawan melakukan PHK," jelas dia.

Terhadap kondisi ini, kalangan pengusaha tentu kecewa. Karena itu, lanjut Hidayat, saat ini perlu paket stimulus ekonomi.

"Misalnya menurunkan solar, menunda pembayaran PPn, menurunkan tingkat suku bunga, kewajiban kepada perbankan bisa ditangguhkan, tetapi dengan syarat perusahaan-perusahaan yang mempunyai tenaga kerja yang besar itu dapat menahan diri untuk tidak melakukan lay off selama 6 bulan, 8 bulan, syukur kalau bisa satu tahun," tegas dia.

Dia memprediksi, menjelang Desember dan Januari, keadaan akan makin memburuk."Jadi kalau tidak ada stimulus ekonomi yang langsung bisa dirasakan memprotek mereka, yang kita takutkan akan terjadi unemployment dan itu yang harus kita jaga," ujar dia.
(asy/asy)