Perbankan Minta Pemerintah Tidak Terbitkan Surat Utang Dulu

Jakarta - Likuiditas sedang ketat. Perbankan pun meminta pemerintah tidak menerbitkan surat utang negara (SUN) untuk membiayai kebutuhan tambahan dalam APBN. Pemerintah disarankan mencari dana dari utang luar negeri saja.

"Secara realita kita kurang menyarankan pemerintah untuk membiayai kebutuhan tambahan atas APBN dengan menerbitkan SUN," jelas Ketua Himpunan Bank-bank milik Negara (Himbara) Agus Martowardojo dikantornya, Jakarta, Kamis (20/11/2008).

Kalaupun pemerintah memerlukan tambahan dana untuk membiayai APBN, maka lebih baik mencari pendanaan dari luar Indonesia.

"Kalau tambahan jangan menerbitkan SUN yang diambil dananya dari masyarakat karena akan menciptakan likuiditas yang lebih ketat di perbankan. Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah mencari pendanaan diluar," imbuhnya.

Namun menurut Agus, pemerintah telah memberikan sinyal defisit APBN 2009 akan ditekan. Artinya, defisit bisa dibiayai dari penerimaan pajak dan non pajak. Dan seandainya masih tetap memerlukan pembiayaan, maka sebaiknya dimulai pembicaraan dengan lembaga multilateral seperti IDB, ADB, Bank Dunia ataupun IMF.

Akan tetapi pemerintah tetap disarankan tidak menerima persyaratan yang banyak untuk mendapatkan pinjaman multilateral itu.

"Persyaratan-persyaratannya adalah jangan sampai membuat kita kehilangan kemandirian kita dan tentu itu termasuk bunga dan pajak dan prasyarat merugikan kita," tambahnya.



(qom/ir)