.webp)
Kadin meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan yang cepat dan segera dalam menghadapi gelombang PHK pada industri yang mulai terjadi saat ini akibat imbas krisis keuangan yang mulai menjalar kepada sektor riil.
Apalagi 2009 nanti merupakan tahun yang penuh tantangan karena krisis sudah terlihat imbasnya kepada sektor riil yang akan menimbulkan derasnya ancaman PHK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting dalam menghadapi situasi ini pemerintah tidak bisa business as ussual. Pemerintah harus melakukan corporate action, jadi bertindak seperti korporasi, serba cepat. Kalau ada peraturan yang masih menghalangi segera diubah," tuturnya.
Hidayat mengatakan saat ini berbagai perusahaan yang berkategori menyerap banyak tenaga kerja (labor intensive) sudah 'mengagendakan' PHK sejumlah karyawannya. PHK ini dimulai dengan merumahkan para pegawainya karena permintaan yang terus menurun.
"Lebih-lebih mulai Januari 2009 nanti, jadi labor intensive industry harus diselamatkan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan-perusahaan ekspor penghasil devisa yang terpengaruh rupiah kita selamatkan, supaya kita bisa survive di 2009 yang akan penuh dengan rintangan dan kesulitan," jelasnya.
Untuk sektor-sektor industri padat pekerja yang rawan PHK dikatakan Hidayat, Kadin akan mengidentifikasi sektor-sektor tersebut.
"Tekstil (TPT) pokoknya, foot wear, perkebunan, itu hanya sebagian contoh. Kalau angkanya (PHK) jangan nanti bisa menimbulkan spekulasi dan bisa menjadi social unrest," jelasnya.
Hidayat mengatakan pada saat dirinya mengikuti kunjungan bersama Presiden ke Washington, AS, dia melihat di AS resesi sudah benar-benar terjadi.
"Itu yang kita diskusikan, kita harus membuat agenda dan memberikan apapun, baik itu stimulus atau kebijakan yang bisa membuat teman-teman di labor intensive industry merasa terbantu," katanya.
Meskipun begitu, Hidayat mengatakan situasi imbas krisis keuangan global yang terjadi di Indonesia masih jauh atau tidak separah dengan apa yang terjadi di AS.
"Tetapi kalau melihat Januari 2009 nanti demand sudah mulai turun maka pasar domestik harus bisa menyerap, dan untuk itu kita memerlukan agar semua kepentingan mereka yang bisa diberikan oleh pemerintah asalkan mereka tidak melakukan PHK harus dilakukan. Kemudian ada contoh di AS dan negara lain perusahaan yang strategis di-bailout, tetapi kalau disini mungkin DPR tidak akan mengizinkan," paparnya.
Hidayat menyatakan pemerintah sudah harus mulai melakukan kebijakan antisipasi gejala di sektor riil mulai sekarang agar resesi tidak terjadi.
"Itu harus bisa dilakukan pada Desember supaya Januari sudah berjalan," ujarnya.
Data sementara dari Depnakertrans, jumlah PHK dan karyawan yang akan dirumahkan bisa mencapai 40.846.
(dnl/qom)
