.webp)
Demikian disampaikan Direktur Wilmar Indonesia Martua Sitorus dalam rapat dengan Menteri ESDM dalam kunjungan ke pabrik Wilmar di Kawasan Industri Dumai, Selasa (25/11/2008).
"Kalau bisa diberikan PPN ditanggung pemerintah. Karena dengan begitu biofuel bisa sampai ke rakyat lebih murah," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Martua, penerapan DMO akan cukup berisiko. Dengan adanya kewajiban memasok dalam negeri, maka pengusaha bisa jadi akan lebih senang membangun pabriknya di Malaysia dengan bahan baku dari Indonesia.
"Risiko buat DMO, orang akan bangun di Malaysia, karena nggak ada border, bahan baku Indonesia bisa kemana-mana. DMO akan membatasi gerak industri. Meski di Jakarta ada pasarnya, tapi mengirim dari Malaysia ke Jakarta dan Dumai ke Jakarta ongkosnya kan sama," tutur Martua.
Untuk itu, bagi Martua, yang penting adalah bagaimana membuat pengusaha betah berinvestasi di Indonesia. Setelah kapasitas produksi biofuel di Indonesia berkembang, maka pasokan untuk dalam negeri pun makin terjamin.
"Kalau sudah jalan, nggak bisa semua diekspor kok, jadi tetap bisa memasok dalam negeri," katanya.
Kewajiban memasok bahan bakar nabati awalnya merupakan wacana yang berkembang untuk menjamin pasokan BBN dalam negeri seiring penerapan mandatori penggunaan BBN.
Pertamina pun khawatir jika tidak diterapkan DMO, maka pengusaha bisa saja lebih memilih mengekspor produknya ketimbang memasok dalam negeri saat harga di luar lebih tinggi.
"Kalau harga seperti sekarang, mungkin bisa. Tapi kalau harganya naik lagi, ekspornya bisa lebih banyak lagi," kata Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.
Namun pengusaha pun berani menjamin pasokan BBN meski tanpa penerapan DMO. Wilmar, yang merupakan market leader industri BBN, menyatakan bersedia berkontrak panjang dengan konsumen termasuk Pertamina.
"Kalau Pertamina mau, kita siap kontrak 3 tahun dengan kepastian volume dan formulasi harga yang disepakati," kata Martua. (lih/ir)
