.webp)
Hal ini disampaikan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di gedung DPR- RI Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2008).
"Kita mengganti mekanisme suport komoditi menjadi pada petani direct subsidi. yang subsidi petani, betul-betul ke bersangkutan, menerapkan mekanisme yang dilakukan semacam BLT, Raskin, BOS, Jamkesmas," katanya.
Selama ini pola penyaluran pupul bersubsidi rawan penyimpangan, sedangkan untuk melakukan pengawasan memerlukan biaya yang tinggi karena saat ini perbedaan harga yang bersubsidi dan non bersubsidi sangat jauh.
"Dalam bentuk pupuk, bisa dana, dalam bentuk cash ini yang akan coba dijajaki. sistem ini sepanjang diferensiasi besar ada cost untuk menjmin pengawasan juga besar," katanya.
Namun dikatakan Bayu, sekarang ini para petani sangat berorientasi pupuk sehingga tinggkat kebutuhan terhadap pupuk sangat tinggi.
"Petani amat sangat pupuk minded konsumsi berlebihan,memang masalah cukup lama dihadapi, dahulu subsidi berjalan baik saat selisih harga yang disubsidi dan komersiil tidak jauh tinggi, tidak seperti sekarang," ujarnya.
Ia juga menambahkan sekarang ini pemerintah melalui BPS sedang melakukan data atau verifikasi terhadap kelompok tani di seluruh Indonesia.
"Maret -April 2009 BPS akan selesai datanya dari 24 juta petani semua kriteria usaha yang sekarang ini dengan tingkat akuransi masih 97%, kapan dilaksanakannya saya tidak tahu," ucapnya.
(hen/qom)
