Kementerian BUMN Minta Pembangunan PLTU Banko Dipercepat

Kementerian BUMN Minta Pembangunan PLTU Banko Dipercepat

- detikFinance
Kamis, 27 Nov 2008 17:13 WIB
Kementerian BUMN Minta Pembangunan PLTU Banko Dipercepat
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) agar mempercepat pembangunan proyek PLTU mulut tambang di Banko Tengah, Sumatera Selatan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Kantor Kementerian BUMN, Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (27/11/2008).

"Kita sudah beberapa kali memanggil rapat, dan minggu ini akan diminta lagi laporan supaya bisa kita push," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah merasa perlu mempercepat pengerjaan proyek tersebut karena menurutnya, jika program tersebut bisa berjalan dengan baik maka sekitar 3.000 MW listrik bisa dibawa ke pulau Jawa.

Pembangunan PLTU berkapasitas 4X600 MW tersebut berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. PLTU itu juga merupakan salah satu proyek ekspansi PTBA dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 2,7 miliar.

Hingga kini, proyek PLTU yang direncanakan beroperasi tahun 2013 tersebut masih dalam tahap proses negosiasi perjanjian harga penjualan listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Cuma masalah harga ini belum ketemu kesepakatannya," imbuhnya.

Dalam proyek ini, PTBA menggandeng beberapa pihak yang akan membantu penggenjotan dana, yaitu China Huadian Corporation dengan porsi kepemilikan sebesar 55 persen, PT PLN sebesar 8 persen, PT Truba sebesar 8 persen, dan BUMD Sumatra Selatan sebesar 1 persen. Sedangkan PTBA sendiri menguasai 28 persen kepemilikan.

Untuk urusan pendanaannya, konsorsium tersebut sudah mendapat komitmen pinjaman perbankan dari luar negeri, tepatnya China Development Bank sebesar 30 persen dari total dana yang dibutuhkan konsorsium.

Sebelumnya, manajemen PTBA mengakui, selain terkendala negosiasi tarif lisrik yang bergantung pada PLN, juga masih ada masalah pendanaan proyek sehubungan ketatnya likuiditas dan krisis ekonomi global.

(ang/lih)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads