Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Ketinggian

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 diperkirakan hanya akan mencapai 3-4%, lebih rendah dari perkiraan pemerintah yang sebesar 4,5-5%.

Hal ini dikatakan oleh ekonom dari Econit Rizal Ramli ketika ditemui di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (28/11/2008).

"Proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi 4,5-5 % itu cukup optimistis, boleh-boleh saja optimistis tapi kita harus lihat fakta, selama ini langkah-langkah seperti paket yang dikeluarkan pemerintah itu sifatnya kebanyakan himbauan saja daripada policy-nya," tutur Rizal.

Ia mengatakan beberapa indikator penopang pertumbuhan ekonomi nasional saat ini kurang mendukung sehingga di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tahun depan akan terkoreksi tajam.

"Tahun depan kemungkinan perekonomian akan hard landing, tapi mudah-mudahan tidak sampai crash," ujarnya.

Indikator pertumbuhan yang disebutkan Rizal antara lain adalah, ekspor. Dia mengatakan saat ini dengan permintaan dunia yang jatuh dan juga anjloknya harga komoditas membuat ekspor sulit menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

"Kemudian Investasi, investasi dari luar negeri saat ini sulit diharapkan karena modal asing semua pulang kampung. Demikian juga untuk investasi swasta, sulit mengharapkan modal swasta mengalir dalam kondisi likuiditas ketat saat ini," ujarnya.

Kemudian indikator selanjutnya yaitu konsumsi masyarakat juga sulit diharapkan dengan banyaknya PHK dan penurunan daya beli masyarakat.

Rizal mengatakan satu-satunya yang bisa menopang pertumbuhan tahun depan adalah belanja pemerintah. Tetapi selama ini kinerja belanja pemerintah tidak pernah bagus.

"Tiap tahun biasanya pemerintah hanya bisa membelanjakan rata-rata 80%, tahun ini saja sampai Oktober baru 51%, jadi kelemahan fiskal masih terlihat, bagaimana kita bisa mengharapkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Kemudian paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan, Rizal mengatakan, belum dilakukan pemerintah. Menurut dia paket-paket kebijakan sektor riil yang tiap tahun dikeluarkan menko perekonomian tidak ada hasilnya.

"Paket-paket itu hanya respon administrasi birokratik saja, bukan campur tangan langsung pemerintah untuk menyelesaikan masalah sektor riil. Pemerintah harusnya bisa belajar dari krisis sepuluh tahun yang lalu," pungkasnya.

(dnl/ddn)