Dunia Usaha Desak Stimulus Ekonomi

Jakarta - Setelah sekian lama dibuat gelisah oleh potensi ancaman akibat krisis finansial dan kejatuhan nilai tukar rupiah, masyarakat dan dunia usaha kini butuh stimulus ekonomi guna membangkitkan keyakinan dan kepercayaan diri.

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, Kadin Indonesia lagi-lagi berharap pemerintah segera mengikuti langkah Uni Eropa (UE) yang pekan lalu melengkapi upaya global memulihkan perekonomian dari ekses krisis finansial saat ini.

"Seperti diketahui, UE telah mengumumkan paket stimulus ekonomi sebesar 200 miliar euro. Sebelumnya, India, Korsel, Jepang, Australia, AS dan Taiwan juga melakukan hal yang sama. People Bank of China bahkan melengkapi stimulus fiskal dengan menurunkan suku bunga acuan. Cara pemerintah Taiwan menstimulir konsumsi masyarakat terbilang unik dan agresif, yakni menerbitkan voucher belanja," tuturnya dalam pesan singkat kepada detikFinance, Senin (1/12/2008).

Bambang mengatakan semua stimulus ekonomi yang dibuat oleh berbagai negara tersebut bertujuan membangkitkan keyakinan dan kepercayaan diri masyarakat serta dunia usaha, agar bersama-sama mau menggerakkan kembali motor perekonomian di masing-masing negara.  Itulah semangat dari setiap stimulus ekonomi saat ini.

"Kadin berharap pemerintah pun melakukan hal sama. Sejauh ini, Kadin menilai stimulus dari pemerintah serba tanggung dan kurang implementatif. Percepatan penyerapan anggaran belanja sebesar Rp 100 triliun untuk Desember 2008, pemotongan pajak Rp 12,5 triliun dan penurunan harga premium bersubsidi Rp 500 per liter dilihat sebagai stimulus
yang tidak efektif membangkitkan keyakinan dan kepercayaan diri masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, Bambang menuturkan setidaknya ada tujuh stimulus ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di tengah krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

Ketujuh stimulus itu adalah:

1. Penurunan suku bunga yakni BI Rate diturunkan setidaknya menjadi 8.5%.
2. Insentif pajak berupa keringanan untuk menunda pembayaran pajak.
3. Penurunan harga BBM (premium-solar) bersubsidi. Skala penurunan premium layaknya Rp 1.500 per liter, dan solar diturunkan Rp 1.000 per liternya. Penurunan harga BBM bersubsidi akan mendinamisasi kegiatan ekonomi rakyat dan memperkuat daya beli.  
4. Tingkatkan efektivitas penyerapan anggaran di APBN. Fungsi APBN belum efektif sebagai motor penggerak ekonomi akibat lambannya penyerapan.
5. Turunkan tarif dasar listrik 8-10%.
6. Maksimalkan upaya mendorong masyarakat menggunakan produksi dalam negeri dengan penguatan konsumsi rumah tangga.
7. Memberikan penjaminan penuh atau blanket guarantee atas simpanan rupiah dana masyarakat di perbankan nasional.

(dnl/ir)