Pengusaha Dimungkinkan Tangguhkan UMP

Cikarang - Pengusaha bisa menangguhkan penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang baru jika tidak memiliki kemampuan karena dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan hal itu dimungkinkan.

Demikian disampaikan oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris, usai acara kunjungan pabrik Yamaha Music di Cikarang, Senin (1/12/2008).

"Di dalam UU No 13 Tahun 2003 ada ketentuan mana kala pengusaha belum mampu melaksanakan ketentuan UMP dia bisa menangguhkan yang pembicaraan penangguhan ditingkat bipartit, kalau sudah setuju baru dilaporkan pada disnaker," jelas Fahmi.

Diakuinya tidaklah mudah bagi pengusaha saat ini menerapkan kenaikan UMP dengan mempertimbangkan aspek kenaikan inflasi. Namun tentunya selalu ada jalan untuk bisa didiskusikan sengan semua pihak sebagai jalan keluarnya.

Fahmi juga menegaskan bahwa revisi SKB 4 menteri secara mendasar sudah tidak efektif lagi karena berdasarkan ketentuan  UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi para gubernur harus sudah menetapkan UMP pada akhir November.

"Sekarang ini sudah Desember, Jadi sebenarnya efektifitas SKB sudah selesai, artinya sudah selesai para pemimpin daerah gubernur menetapkan UMP," kilahnya.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengeluhkan revisi SKB tersebut, karena diperkirakan hampir 50% pengusaha di bawah naungan Apindo tidak akan menyanggupinya karena tekanan krisisi ekonomi saat ini. (hen/ir)