Moody's Pertahankan Peringkat RI

Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mempertahankan peringkat pemerintah Indonesia di level 'Ba3' dengan prospek stabil, di tengah meningkatnya tekanan krisis keuangan global.

Moody's menilai kebijakan pemerintah RI dalam merespons krisis keuangan global selama ini dinilai telah cukup konstruktif. Fundamental kredit Indonesia juga dinilai cukup sehat.

"Kesimpulan ini didukung oleh penilaian kami atas kerentanan terhadap faktor-faktor eksternal dan manajemen likuiditas beserta kemampuan pemerintah untuk memelihara kebijakan fiskal yang ketat," kata Aninda Mitra, VP/Senior Analyst Moody's, dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Rabu (3/12/2008).

Meski demikian, Moody's menilai Indonesia tetap memerlukan suatu kerangka penanggulangan krisis yang lebih kuat dari yang sekarang ada. Tanpa adanya upaya tersebut, maka dikhawatirkan krisis keuangan dunia yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas kredit pemerintah Indonesia melebihi yang diperkirakan.

"Dengan demikian, kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang sistematis sejalan dengan berkembangnya krisis keuangan global mendatang --dibandingkan dengan langkah-langkah yang hanya bersifat sepotong-sepotong dan reaktif ---akan lebih baik dalam mendukung fundamental kredit eksternal dan kepercayaan domestik," tambah Aninda.

Ia menjelaskan, untuk saat ini, neraca berjalan Indonesia yang sedikit defisit masih dapat dikendalikan. Sedangkan persediaan mata uang asing masih cukup untuk memenuhi kewajiban eksternal yang akan jatuh tempo. Namun, aliran modal atas portofolio yang likuid memberikan tekanan tambahan, dan pengalihan mata uang yang dilakukan oleh masyarakat --jika kepercayaan terhadap Rupiah menurun-- dapat menjadi lebih problematis.

"Manajemen fiskal saat ini mendukung peringkat pemerintah, karena Indonesia memiliki kemampuan untuk mengurangi defisit anggaran dalam tekanan pembiayaan domestik dan eksternal yang tengah dihadapi," tambahnya.

Moody's memperkirakan kebutuhan pembiayaan pemerintah baik yang bersih dan kotor (defisit fiskal ditambah amortisasi hutang) pada tahun 2009 masing-masing diperkirakan sebesar 1% dan 3% dari GDP. Moody's mengungkapkan, Indonesia saat tidak memiliki obligasi global yang jatuh tempo pada tahun 2009. Sementara seluruh kewajiban dalam mata uang asing yang akan jatuh tempo sebesar US$ 6,4 miliar adalah kepada kreditor resmi.

"Namun, pergerakan rasio utang pemerintah bisa saja mendapat tekanan lebih karena pelemahan Rupiah yang berkepanjangan disertai dengan suku bunga domestik yang tinggi yang dapat mengakibatkan pembengkakan saldo hutang dan biaya pembayaran hutang," ujar Aninda.

Karena itu, pada periode setelah setahun ke depan, profil jatuh tempo utang eksternal pemerintah dapat pula melemah lebih dari yang diperkirakan.

"Karena itu akses terhadap fasilitas lindung nilai dan pinjaman siaga dari Bank Dunia dan sumber-sumber multilateral lainnya akan memberikan dukungan dari segi kredit. Hal ini dapat mencegah pelemahan rasio hutang pemerintah secara umum maupun eksternal," kata Aninda.

"Ketiadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak akan serta merta mempengaruhi kualitas kredit, namun resiko-resiko terkait dapat meningkat sejalan dengan waktu dalam kondisi penurunan kredit global yang berkelanjutan," imbuh Aninda. (qom/ir)