.webp)
Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2008).
"Kita sudah menyiapkan berbagai kebijakan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk 5.000 kecamatan lebih, setiap kecamatan mendapat Rp 3 miliar. Kemudian, proyek infrastruktur diberikan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperluas. Itu kurang konkret apa coba," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program jaring pengaman sosial berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga kita kasih, program keluarga harapan. Untuk apa pun tujuannya itu adalah jaring pengaman sosial di level grass root, apa itu kurang riil, mau konkrit apalagi," tegasnya.
Di tempat yang sama Anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo menilai berbagai kewajiban yang disiapkan pemerintah di 2009 tersebut khususnya dalam rangka menggerakkan sektor riil dan mengantisipasi gelombang PHK, sifatnya adhoc.
"Apa yang dilakukan pemerintah lebih banyak uang keluar dan lebih banyak pada program-program adhoc yang tidak jelas. Efektifitasnya akan sangat rendah," tegasnya.
Pemerintah menurut Dradjad seharusnya mempunyai program terstruktur sehingga bisa berkesinambungan.
Selain itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis juga mengungkapkan saat ini pemerintah belum menjelaskan sektor apa saja yang terkena dampak krisis paling besar, apakah ada di perbankan atau sektor riil.
"Kalo di sektor riil dimana saja, harus jelas juga apakah di manufaktur, transportasi, apakah semua industri yang berkaitan dengan ekspor, berapa besarannya, dan angkanya gimana hitungnya. Intinya itu dulu. Kalau bisa diketahui titik dari krisis itu," pungkas Harry.
(dnl/qom)
