Perusahaan Rekondisi Alat Berat Bekas Terancam Gulung Tikar

Jakarta - Lagi-lagi perusahaan rekondisi alat berat bekas berteriak keras terkait izin impor alat berat bekas untuk importir umum yang masa berlakunya akan habis pada akhir Desember 2008.

Jika regulasi tersebut berakhir maka diperkirakan akan berakibat  pada kurang lebih 70 perusahaan rekondisi alat berat bekas yang mengerjakan sekitar 20.000 orang lebih  yang  terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Sulit sekali  mempertahankan usaha  kami  mereparasi alat berat,  inti usaha kami berdagang alat berat baru yang telah direkondisi," kata Ketua harian Asosiasi Perusahaan Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia (Aparati) M. Noor Aman dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/12/2008).

Seperti diketahui pemerintah melalui Departemen Perdagangan (Depdag)  berencana menyetop izin impor alat berat bekas bagi importir umum dan perusahaan rekondisi. Impor alat berat bekas rencananya hanya boleh dilakukan oleh pengguna akhir alat berat.

Langkah Depdag  bertujuan melindungi industri alat berat dalam negeri. Depdag berencana  merevisi Permendag No. 49/M-DAG/PER/12/2007 mengenai  importasi barang modal bekas yang mengizinkan importir dan perusahaan rekondisi mengimpor alat berat bekas.  Rencananya, revisi permendag rampung pada  awal tahun depan.

Namun ia mengatakan rencana revisi  kebijakan ini sebenarnya tidak tepat dalam melindungi industri domestik karena mayoritas alat berat bekas yang diimpor tidak diproduksi di dalam negeri.

Dikatakannya industri lokal hanya dapat memproduksi alat berat jenis eskavator kapasitas 10 sampai 20 ton. Sedangkan untuk mesin-mesin besar seperti dump truck kalangan distributor alat berat baru, masih mengimpor dari beberapa negara saja. "Biarkan pengguna akhir yang memilih mau beli lewat perusahaan atau mengimpor langsung," serunya.

Hingga kini anggota Aparati mencapai sekitar 20 perusahaan dengan jumlah pekerja rata-rata 200 orang per perusahaan, selebihnya  terdapat sekitar 50 perusahaan yang bergerak di bidang rekondisi alat berat.

Ia menambahkan selain mengancam kelangsungan perusahaan rekondisi, dibatasinya akses impor alat berat bekas, juga akan  mengancam pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah.

"Kebanyakan proyek-proyek infrastruktur menggunakan alat berat bekas karena harganya rata-rata lebih murah 40-50% ketimbang baru," jelasnya.

Total permintaan alat berat bekas per tahunnya mencapai 5.000 unit. Sedangkan untuk alat berat baru, penjualan tahun ini sekitar 10.000 unit atau  naik 43% dibanding 2007 yang hanya 7.000 unit. (hen/ir)