Pemerintah Harap NSW Tekan PHK

Jakarta - Pengusaha diharap tidak perlu lagi melakukan PHK dengan implementasi NSW (National Single Window) yang dapat menekan biaya ekspor-impor. Struktur biaya perusahaan dapat diringankan dengan adanya program NSW ini.

Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani ketika ditemui di kantor Menko perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/12/2008).

"Kita akan lihat dari sisi bahwa kalau itu pengaruhnya dari pengurangan beban dari biaya-biaya sehingga para pelaku usaha menjaga untuk tidak melakukan PHK itu dilakukan pemerintah. Itu yang dilakukan selama ini mulai dari mmenurunkan costnya mereka, dari mulai BBM hingga tadi seperti NSW hingga mengurangi seluruh biaya dalam melakukan bisnis, itu dilakukan sehingga struktur biaya perusahaan bisa diringankan," urainya.

Menurut Sri Mulyani, industri yang akan mendapatkan pengaruh paling besar dari penurunan aktivitas ekonomi global adalah industri manufaktur. Karena itu untuk industri yang eksposurnya besar pada kegiatan ekspor, diharapkan biaya atau beban mereka berkurang sehingga bisa menekan PHK pegawainya.

"Dengan demikian mereka bisa menahan dan memiliki kapasitas untuk menjaga employment atau jumlah tenaga kerja yang mereka selama ini hire. Kalau mereka menurun dari sisi aktivitas, ekspor, harga, dalam hal ini mengenai ekspor atau harga bisa ke mendag, pemerintah melakukan upaya-upaya dengan menurunkan bahkan menghilangkan pajak ekspor atau beban-beban lainnya," katanya.

Selain itu, pemerintah akan gencar dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek yang berhubungan dengan padat karya. "Atau berbagai aktivitas-aktivitas yang bisa menaikkan jumlah absorbsi tenaga kerja," pungkasnya.

(dnl/qom)