Pertamina Tak Sanggup Konversi Elpiji Dipercepat

Jakarta - PT Pertamina (persero) mengaku tak sanggup menjalankan rencana percepatan konversi minyak tanah ke elpiji menjadi 2009 dan bersikukuh menyelesaikan program tersebut pada 2010. Ketersediaan fasilitas pendukung dinilai tidak memungkinkan melayani percepatan program konversi itu.


Demikian disampaikan Dirut Pertamina Ari Soemarno dalam keterangan pers di restoran Bumbu Desa Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (24/12/2008).

"Kita memang ingin secepatnya konversi karena bisa menghemat subsidi dibanding minyak tanah. Tapi harus ada sarana yang cukup. Setelah kita timbang mana yang lebih baik, kita pegang jadwal konversi awal yang sudah disetujui, yaitu 2010,"  katanya.

Menurut Ari, percepatan program konversi ini terbilang sangat sulit karena ketersediaan fasilitas pendukung seperti tabung tidak memadai. Ia menjelaskan, kapasitas produsen tabung lokal hanya sanggup 36 juta tabung per tahun, padahal percepatan program membutuhkan 40 juta tabung elpiji 3 kg.

"Padahal kita butuh tidak hanya 3 kg tapi juga 12 kg. Sekarang akhirnya produksi cuma 3 kg saja, yang 12 kg tidak ada lagi. Infrastruktur lain juga tidak memadai, jumlah truk tidak banyak," katanya.


Selain itu ia juga berkaca pada pencapaian di 2008 yang tidak terlalu sukses. Pada program konversi 2008, versi Ari, dari target distribusi 20 juta KK, yang tercapai baru 18 juta KK. Itu pun sudah dilakukan dengan secepat mungkin.

"Sekarang saja sudah cepat. 2008, dari target 20 juta (KK), sampai sekarang cuma 18 juta (KK)," ujarnya.

Dari hasil rapat dengan direksi Pertamina tadi malam, pemerintah berencana mempercepat program konversi minyak tanah ke elpiji dari 2010 menjadi 2009. Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan, ambisi pemerintah adalah menghilangkan subsidi minyak tanah di 2009.

"Kalau bisa di 2009 subsidi minyak tanah targetnya zero (nol)," katanya.

Sementara Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani menyatakan, tidak tercapainya target konversi 2008 sangat tergantung dari kenaikan target yang selalu dilakukan pemerintah.

"Tidak tercapai itu kan karena targetnya selalu dinaikkan," katanya.



(lih/qom)