Penentuan Alpha BBM Bersubsidi Harus Transparan

Jakarta - Pemerintah dan Pertamina diminta transparan dalam menentukan alpha untuk BBM bersubsidi. Karena selama ini alpha menjadi sumber dugaan penyelewengan.

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai permintaan Pertamina agar alpha dinaikkan dari 8 persen menjadi 12,5 persen dinilai cukup masuk akal, karena APBN 2009 menetapkan alpha 8 persen dengan patokan harga minyak US$ 80 per barel.

"Tetapi yang penting adalah bukanlah naik atau turunnya alpha tetapi yang penting harus transparan karena selama ini alpha menjadi sumber dugaan penyelewengan di Pertamina," ujar Tjatur dalam pesan singkatnya kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (27/12/2008).

Menurut Tjatur, ada beberapa hal yang harus dibuka oleh Pertamina terkait alpha ini. "Pertama alpha antara BBM impor BBM produksi dalam negeri. Kedua, alpha masing-masing produk BBM," jelasnya

Alpha untuk minyak tanah misalnya, menurut Tjatur, seharusnya jauh lebih kecil dibanding solar dan premium. "Karena tanggung jawab Pertamina hanya sampai depot. Juga tak kalah pentingnya adalah alpha Pertamina untuk PLN yang seharusnya bisa jauh lebih rendah. " ungkapnya.

Lagi pula, lanjut Tjatur, kenyataannya dengan alpha yang tinggi selama ini, di banyak daerah sangat banyak dijumpai BBM dengan harga jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan.

"Berdasarkan banyak kenyataan tersebut harus di-develop dengan transparan dan melibatkan seluruh stakeholder suatu Model Alpha dengan variabel harga minyak," jelasnya.

Tjatur menambahkan dari model alpha yang transparan itu akan diketahui tingkat efisiensi kilang dalam negeri, produk BBM dalam negeri yang seharusnya lebih murah daripada impor karena sebagian berasal dari DMO tetapi kenyataannya sebaliknya.

"Dengan model alpha yang transparan maka akan memudahkan Pemerintah membuat arah kebijakan penyediaan penyediaan BBM di masa yang akan datang," ungkapnya. (epi/ir)