Perundingan WTO Digelar Lagi 31 Januari

Jakarta - Pertemuan tingkat menteri World Trade Organisation (WTO) yang tertunda akan kembali digelar pada 31 Januari 2009 di Davos Swiss. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu juga akan hadir.

Hal ini dikatakan Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, Gusmardi Bustami dalam media Briefing, di Tamnak Thai resto and lounge, Menteng, Jakarta, Sabtu (27/12/2008).

Semula pertemuan tingkat menteri WTO sedianya akan dilaksanakan pada 13-15 Desember Jenewa, Swiss. Kemudian ditunda menjadi 17-19 Desember 2008 namun pada waktu tersebut juga gagal dilaksanakan.

Penundaan pertemuan tingkat menteri WTO sebelumnya karena belum tercapainya kesepakatan atas isu pertanian seperti special safeguard mechanism, sensitive product dan preference erosion. Selain itu, isu non pertanian seperti sectoral initiative for tariff reductions juga belum menemukan kata sepakat.

"Nanti di sela-sela World Economic Forum akan ada informal ministerial meeting untuk membahas perundingan Jenewa yang harusnya dilakukan pada 17-19 Desember lalu," jelas Gusmardi.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Gusmardi, menteri-menteri termasuk Menteri Perdagangan Indonesia akan membicara bagaimana langkah ke depan untuk menyelesaikan perundingan WTO.

"Setelah perundingan Davos, tentunya WTO akan membuat rencana perundingan intensif untuk pelaksanaan pertemuan terbatas di Jenewa yang telah tertunda," ujarnya.

Gusmardi menjelaskan penundaan perundingan Jenewa disebabkan tidak cukupnya dukungan politik karena banyak isu-isu  yang belum konvergen. "Maka pertemuan yang seharusnya dilaksanakan pada 17-19 Desember ditunda, pada waktu yang akan ditentukan kemudian," ungkapnya.

Sebelum ditunda, imbuh Gusmardi, dirjen WTO telah melakukan teleconference dengan tiga negara yaitu India, China, dan Amerika.

"Setelah pertimbangan hasil teleconference dan konsultasi dengan beberapa menteri termasuk Mendag , maka perundingan ditunda karena masih belum cukup konvergen dan confidence sehingga kalau tetap dilaksanakan resiko gagalnya sangat tinggi," jelasnya. (epi/ir)