Mekanisme Lelang Distribusi BBM PSO 2010 Dirombak

Jakarta - Mekanisme pemilihan distributor BBM subsidi atau public service obligation (PSO) tahun 2010 akan dirombak. BPH Migas, selaku penyelenggara lelang, akan memperbanyak jumlah wilayah distribusi niaga (WDN) dan mempercepat dimulainya penyeleksian, menjadi Februari 2009.

Saat ini, dalam proses lelang, Indonesia dibagi dalam empat WDN, yaitu wilayah I untuk Sumatera, II untuk Jawa dan Bali, III untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya, serta IV untuk NTT dan NTB. Tahun depan, keempat WDN ini akan dipecah-pecah menjadi lebih kecil dan didasarkan pada "Regional Based System".

"Dalam rangka PSO 2010 BPH Migas akan melakukan perubahan WDN menjadi lebih banyak dengan cakupan wilayah lebih kecil didasarkan pada "REGIONAL BASED SYSTEM"," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dalam pesan singkat yang diterima detikFinance, Minggu (28/12/2008).

Menurut Tubagus, hal ini dilakukan agar pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih mudah. Meski belum menentukan berapa jumlah WDN yang baru, BPH Migas berharap dengan cakupan wilayah yang lebih kecil, maka pemain baru bisa mendapat kesempatan untuk ikut menyalurkan BBM subsidi.

"BPH Migas belum menentukan berapa jumlahnya, tapi cakupan wilayah yang lebih kecil akan memberikan kesempatan badan usaha lebih siap," katanya.

Dengan WDN yang lebih banyak, pemenang di setiap WDN bisa berbeda dengan WDN lainnya.

Lelang Dimulai Februari

Selain itu, BPH Migas juga akan mempercepat proses lelang. Jika sebelumnya proses seleksi dimulai setiap bulan Agustus, tahun depan proses seleksi distribusi BBM subsidi 2010 akan dimulai di bulan Februari 2009.

Menurut Tubagus, alasan dilakukannya proses seleksi di Agustus karena menunggu Nota Keuangan yang disampaikan Presiden setiap 16 Agustus. Jumlah kuota BBM dalam Nota Keuangan itulah yang akan digunakan BPH Migas dalam memilih penyalur BBM subsidi.

Namun mulai tahun depan, seleksi akan dilakukan mulai Februari 2009 alias tidak lagi menunggu Nota Keuangan. Proses seleksi akan menggunakan estimasi volume kuota yang diajukan BPH Migas.

"Sehingga ketika Nota Keuangan untuk RAPBN 2010 disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2009 kami sudah siap. Segera setelah itu kami sudah bisa menentukan siapa pelaksana PSO 2010," katanya.

Dengan pengumuman yang lebih cepat, maka pemenang diharapkan memiliki waktu lebih banyak untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan dari konsumen biasa hingga ke konsumen tertentu.

(lih/ang)