Sunset Policy Kemungkinan Diperpanjang Hingga Februari 2009

Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan perpanjangan Sunset Policy atau kebijakan penghapusan sanksi pajak hingga Februari 2009. Sunset Policy sedianya akan berakhir pada 31 Desember 2008, namun sejumlah kalangan meminta agar pemerintah memperpanjangnya.

"Untuk sunset policy karena banyak sekali masyarakat yang menghendaki agar sunset policy ini diperpanjang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (30/12/2008).

"Dengan sosialisasi penuh yang kita lakukan di berbagai daerah dan bertemu langsung dengan para wajib pajak terutama individual dan para pelaku yang lain, banyak yang merasakan bahwa mereka terpanggil untuk menjadi pembayar pajak sehingga pemerintah mempertimbangkan memperpanjang sunset policy itu sampai dengan Februari 2009," ujarnya.

Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BPS Rusman Heriawan siang ini dipanggil oleh Presiden SBY. Menurut Sri Mulyani, presiden hanya ingin melakukan checking dan evaluasi atas perekonomian Indonesia hingga akhir 2008 dan persiapan menghadapi tahun 2009.

Pemerintah juga  melakukan evaluasi paket-paket atau policy respons yang akan diumumkan pada awal tahun terutama mengantisipasi situasi 2009.

"Jadi pada dasarnya presiden mengharapkan seluruh situasi ekonomi masih bisa di-manage secara baik dan konstruktif. Kita akan tetap  waspada walaupun suasana libur dengan berbagai macam policy yang akan kita keluarkan pada awal tahun," imbuh Sri Mulyani.

Terkait APBNP 2008, seluruh pengeluaran dan pemasukan akan ditutup pada Rabu, 31 Desember besok.

"Besok APBN akan ditutup, jadi hari ini adalah pembayaran terakhir. Sampai dengan besok seluruh pengeluaran-pengeluaran pemerintah maupun kalau ada pemasukan yang masih bisa masuk di dalam perekonomian terutama dengan masalah sunset policy," tambahnya.

(anw/qom)