Angka ini jauh lebih rendah dari target APBN-P sebesar Rp 94,5 triliun atau sekitar 2,1% PDB. Salah satu penyebabnya adalah realisasi belanja negara yang semuanya di bawah pagu APBNP 2008.
Berikut capaian kinerja APBN-P tahun 2008 seperti disampaikan Kepala Biro Humas Dekpeu, Harry Z. Soeratin dalam siaran persnya, Kamis (1/1/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Penerimaan perpajakan Rp 658,7 triliun (14% PDB) atau Rp 49,4 triliun (8,1%) diatas targetnya dalam APBN-P 2008.
"Pencapaian ini sebagai hasil intensifikasi perpajakan yang didukung dengan langkah reformasi perpajakan yang terus dilakukan, serta dampak kenaikan harga komoditi primer di pasar dunia pada beberapa waktu yang lalu," jelas Harry.
2. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 320,1 triliun, atau Rp37,2 triliun (13,2%) lebih tinggi dari targetnya dalam APBN-P 2008.
"Tingginya realisasi PNBP tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya realisasi harga dan lifting minyak mentah Indonesia dari yang diasumsikan di APBN-P," jelasnya.
Untuk realisasi belanja negara mencapai Rp 985,3 triliun, atau Rp 4,2 triliun (0,4%) di bawah pagunya dalam APBN-P 2008. Realisasi belanja negara ini terdiri dari:
1. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 692,6 triliun, atau Rp 4,4 triliun (0,6%) di bawah pagunya dalam APBN-P. Pencapaian realisasi tersebut dipengaruhi oleh :
- Realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp 265,3 triliun atau 91,5% dari pagunya dalam APBN-P 2008.
- Realisasi subsidi energi (BBM & Listrik) sebesar Rp 223 triliun, atau Rp 35,9 triliun (19,2%) diatas pagunya dalam APBN-P 2008 yang disebabkan terutama oleh lebih tingginya volume konsumsi BBM, depresiasi nilai tukar rupiah, dan lebih tingginya realisasi harga minyak mentah sampai dengan bulan Oktober 2008.
2. Realisasi transfer ke Daerah sebesar Rp 292,6 triliun, hampir sama dengan pagunya dalam APBN-P 2008.
Sementara realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp 55,5 triliun, atau Rp 39 triliun (41,3%) lebih rendah dari rencananya dalam APBN-P 2008. Pencapaian realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh :
1. Realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp 85,9 triliun, atau Rp 31,9 triliun (27,1%) lebih rendah dari targetnya dalam APBN-P.
"Hal ini sebagai akibat tidak kondusifnya pasar obligasi sebagai imbas dari krisis keuangan global, sehingga Pemerintah menghentikan penerbitan SBN sejak bulan November 2008," tutur Harry.
2. Adanya kelebihan pembiayaan (SILPA) sebesar Rp51,3 triliun, karena lebih rendahnya realisasi Defisit APBN-P 2008. Dana SILPA tahun 2008 tersebut akan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 2008 yang diluncurkan ke tahun 2009 (untuk PNPM dan KPU) serta membiayai defisit APBN 2009.
(qom/qom)











































