Presiden Bagi-bagi DIPA Senilai Rp 1.037,1 Triliun

Presiden Bagi-bagi DIPA Senilai Rp 1.037,1 Triliun

- detikFinance
Senin, 05 Jan 2009 16:12 WIB
Jakarta - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari ini melakukan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2009 secara langsung kepada para Pimpinan Lembaga, Menteri selaku pengguna anggaran dan Gubernur bertenpat di Istana Negara. Untuk pertama kalinya, DIPA yang dibagikan melebihi Rp 1.000 triliun.

"Tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah di mana APBN melampaui angka Rp. 1.000 triliun,' ujar Presiden SBY di hadapan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan para gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (5/12/2008).

Angka tersebut, menurut SBY terdiri atas APBNP sebesar Rp 716,4 triliun dan
anggaran transfer untuk daerah sebesar Rp 320,7 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden meliputi DIPA Sektoral sebanyak 5.948 DIPA dengan nilai Rp 273,4 triliun, DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 4.425 DIPA dengan nilai Rp 13,1 triliun dan DIPA Dekonsentrasi sejumlah 1.835 DIPA dengan nilai Rp 35,9 triliun.

Kepada Departemen-departemen yang mendapat alokasi anggaran dana tidak besar,
SBY meminta untuk tidak berkecil hati. Karena semua itu disesuaikan dengan
program masing-masing.

SBY menambahkan, dalam penggunaan dana jatah dari pemerintah ini, baik
pemerintah daerah atau pun para menteri harus mengedepankan efisiensi dan
menghindari terjadinya korupsi.

"Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Dana dalam DIPA telah dialokasikan di awal tahun, pencairannya pun telaH diatur, sehingga tidak ada alasan untuk disalahgunakan," pungkasnya.

Dalam eksempatan ini, SBY memberikan secara simbolis DIPA kepada Menteri Agama Maftuh Basyuni, Mendiknas Bambang Soedibyo, Mentan Anton Apriantono, Menhan  Juwono Sudarsono dan Menkeu Sri Mulyani serta semua gubernur.

Untuk mendukung prioritas pembangunan nasional di 2009, belanja pemerintah di 2009 akan diutamakan pada peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, perlindungan sosial melalui program BOS, beasiswa, pendidikan, Jamkesmas, Program Raskin, PNPM, dan BLT.

Untuk menciptakan stimulus pertumbuhan yang berkualitas, belanja pemerintah diarahkan pada pembangunan infrastruktur, prasarana pertanian dan prasarana pendukung ketahanan energi nasional.

"Dalam upaya menjaga pencapaian prioritas tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 sebesar 6%, persentase penduduk miskin menjadi 12-14% dan tingkat pengangguran menjadi 7-8%," ujar Kepala Biro Humas Depkeu Harry Z. Soeratin dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Senin (5/1/2009).

Kemudian melalui koordinasi dengan BI angka inflasi diharapkan dapat ditekan di bawah 6% dan suku bunga SBI rata-rata 7,5% dan nilai tukar rupiah tidak jauh meleset dari asumsi APBN yaitu Rp 9.400/US$.

"Tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah dimana APBN melampaui angka Rp 1.000 triliun. Angka ini terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 716,4 triliun dan Anggaran Transfer ke Daerah berjumlah Rp 320,7 triliun," papar Harry.

Dipaparkan Harry anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk belanja pegawai Rp 143,6 triliun, belanja barang Rp 77,7 triliun, belanja modal sebesar Rp 93,8 triliun, bantuan sosial sebesar Rp 67,8 triliun dan pembayaran utang, subsidi dan belanja lain-lain sebesar Rp 333,5 triliun.

Salah satu catatan penting APBN 2009 adalah telah terpenuhinya amanat UUD yang menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 207,4 triliun untuk anggaran pendidikan.

Jumlah ini tersebar di Departemen Pendidikan Nasional Rp 61,5 triliun, Departemen Agama Rp 23,3 triliun, Kementerian/Lembaga lainnya Rp 3 triliun, Bagian Anggaran 69 sebesar Rp 1,7 triliun dan melalui transfer ke daerah Rp 117,9 triliun.

Empat departemen yang jumlah anggarannya relatif besar adalah Departemen Pendidikan Nasional Rp 62,1 triliun, Departemen PU Rp 35 triliun, Departemen Pertahanan Rp 33,7 triliun dan Departemen Kesehatan Rp 20,3 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta kepada seluruh jajaran pemerintah agar bekerja dengan jujur, penuh dedikasi, dan jauh dari segala kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

"Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2009, Presiden juga mengingatkan kepada para Gubernur agar melakukan upaya penyebarluasan informasi dan mendorong rakyat agar menggunakan hak pilihnya dengan baik," pungkas Harry. (lih/lih)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads