50% Anggaran PU untuk Bikin Jalan

Jakarta - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Senin 5 Januari kemarin dibagi-bagikan Presiden SBY kepada para menteri, gubernur dan pimpinan lembaga negara. Departemen Pekerjaan Umum (PU) mendapat jatah Rp 35 triliun untuk DIPA tahun 2009. Hampir 50 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan.

"Hampir 50 persen untuk (bangun) jalan, Rp 8 triliun untuk irigasi dan sebagainya. Sisanya untuk air bersih, sanitasi, persampahan, dan sebagainya," ujar Menteri PU Djoko Kirmanto di Kantor Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (6/1/2008).

Anggaran 50 persen atau sekitar Rp 17,5 triliun ini akan digunakan untuk membangun jalan di seluruh Indonesia, terutama untuk jalan-jalan lintas utama nasional.

"Di Jawa, lintas Sumatera, sesuai janji saya, lintas selatan Kalimantan tembus tahun 2009, kita konsisten itu harus selesai, lintas barat Sulawesi itu harus konsisten, harus selesai di akhir tahun 2009. Artinya DIPA kita memang harus kesana," ujarnya.

Presiden SBY meminta kepada Bappenas untuk tidak segan-segan mencoret proyek yang tidak menyerap lapangan kerja. Djoko optimistis proyek yang dijalankan PU akan menyerap tenaga kerja.

"PU sendiri sejak semula menyusun anggaran memperhitungkan berapa tenaga kerja yang terserap. Dari proyek-proyek yang Rp 35 triliun itu akan menyerap 1,1 juta lapangan kerja," kata Djoko.

Angka 1,1 Juta ini untuk lapangan kerja itu  belum termasuk lapangan kerja nonformal. Misalnya saja penjual-penjual yang langsung ada begitu proyek dibuka.

"Kalau yang nonformal itu kalau kita bikin proyek-proyek besar selalu saja ada orang jualan, jualan rokok, makanan, itu tidak terhitung dalam 1,1 juta itu," jelas pria berkacamata ini.

Djoko menambahkan, anggaran Rp 35 triliun tersebut saat ini sudah bergulir. Ia meyakini tidak akan ada penumpukan anggaran.

"Mestinya tidak. Karena bulan Januari pun kita sudah bisa bayar,  Februari sudah bisa bayar kontraknya kan masih berjalan. Bayangkan kontrak multiyears saya itu berjalan kurang lebih Rp 7 triliun. Itu multi years yang sudah ditandatangani tahun kemarin," tandasnya.



(anw/qom)