Anggaran PNPM Naik Jadi Rp 12 Triliun

Jakarta - Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk tahun ini akan ditambah dari Rp 10,8 triliun pada 2008 menjadi sekitar Rp 12 triliun.

Hal ini dikatakan Staf Khusus Menko Perekonomian M. Ikhsan saat ditemui di kantor Menteri Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (9/1/2009).

Menurut Ikhsan, dana yang dibutuhkan untuk program PNPM ini bertambah karena adanya perluasa jumlah kecamatan yang menjadi target program ini. Jika sebelumnya PNPM menargetkan 3.800 kecamatan, kini targetnya menjadi sekitar 5.000 kecamatan.

"Karena pemekaran kecamatannya jadi nambah jadi 6.000-an. Biaya jadi nambah lagi atau membengkak, dari yang sejak awal. Seingat awalnya Rp 10,8 triliun, karena pemekaran akhirnya membengkak menjadi Rp 12-an triliun," tuturnya.

Selain itu, kenaikan anggaran juga dibutuhkan karena adanya pemekaran kabupaten yang membuat jumlah kecamatan menjadi lebih banyak.

"Karena tadinya 1 kabupaten punya 10 kecamatan, begitu kabupatennya mekar kalau masing-masing punya 10 kecamatan kan jadi double. Sekarang malah sudah mendekati 6.000 jumlah kecamatannya," jelasnya.

Tambahan anggaran PNPM ini menurut Ikhsan nampaknya akan diambil dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) pemerintah tahun 2008.

"Mestinya dari situ (SILPA). Itu second round stimulus," imbuhnya.

Dikatakan Ikhsan, PNPM ini dinilai lebih efektif daripada stimulus untuk menolong industri. Hal ini menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Sebab kalau industri ditolong tapi produknya nggak ada yang beli, ini harus ditolong demand-nya, kan yang collaps demand-nya. Misalnya mobil, apa astra yang harus ditolong, nggaklah. Jangan-jangan kalau kita tolong industri, industri yang busuk-busuk kita malah memperpanjang umurnya seperti GM di AS, GM kan tidak kompetitif terus dikasih bailout, argumennya yang menolak ini sama saja memperpanjang perusahaan yang tidak efisien. Jadi lebih baik mem-push demand ketimbang menolong perusahaan," pungkasnya.

(dnl/lih)