Hal ini disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Penyerahan DIPA dan SK pengelola APBN DESDM tahun 2009 serta Penandatangan perjanjian antara KPK dan DESDM tentang kerjasama pengelolaan data wajib LKHPN di kantor Departemen ESDM, Jakarta, Senin (12/1/2009).
"Antisipasi kelangkaan dengan menurunkan 21 PPNS yang di sebar di seluruh Indonesia," jelas Tubagus.
Berdasarkan hasil penelusuran 21 PPNS akibat penurunan BBM di awal tahun, Tubagus menyebutkan kelangkaan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi sistem penebusan dan pembayaran BBM via online. Padahal dari segi infrastruktur maupun SDMnya sudah bagus.
"Memang karena sistem baru yang belum tersosialisasi dengan baik. banyak yang tidak tahu cara-caranya. Misalnya di Kendal ada SPBU yang menebus bensin cuma Rp 75 juta ternyata di bank Rp 191 juta. Kan dia kaget. Akhirnya klarifikasi balik ke depo terus selesai," contohnya
Menurut Tubagus kurangnya sosialisasi ini juga telah menyebabkan beberapa SPBU mengalami kekosongan selama beberapa jam.
"Pompa bensin yang terlambat diberi tahu, jadi mereka grabak-grubuk sehingga kekosongan memakan waktu lama 4 jam, 10 jam bahkan 23 jam," jelasnya.
Namun, lanjut Tubagus, berdasarkan pantuan PPNS tersebut hingga saat ini keadaan sudah mulai normal kembali. "Hari ini perbaikannya sudah mulai signifikan karena aparat Pertamina di daerah all out. Kalau sistem ini berjalan baik, maka semua transaksi terekam," ungkapnya.
(epi/lih)











































