"Utang luar negeri kita sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelum krisis. Tahun 2009 sampai 2010 perlu ada reorientasi ekonomi," kata Ekonom Tim Indonesia Bangkit (TIB) Hendri Saparini dalam acara diskusi di restoran Bebek Bali, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2009).
Ia menilai seharusnya pemerintah memangkas defisit anggaran APBN 2009, yang tujuannya untuk menghindari masuknya pinjaman IMF/Bank Dunia seperti terjadi di pada tahun 1998.
Hendri juga menegaskan bahwa telah terjadi reorientasi alokasi belanja yang pada APBN 2009, karena APBN tahun tidak ditujukan untuk menangggulangi krisis yang diperparah dengan kenaikan defisit hingga 2,5%.
"APBNP ini seharusnya lebih dialokasikan pada masalah krisis, sehingga kewajiban-kewajiban pemerintah itu lebih pada penangulangan krisis, defisit Rp 132 triliun yang diajukan pemerintah. Dengan defisit Rp 132 triliun, maka kita membuka diri kalau kita bakal diintervensi lagi termasuk oleh IMF," jelasnya.
Ia mencontohkan gambaran APBN pada tahun 2009 tidak berbasis krisis dapat terlihat dari alokasi pembayaran hutang mencapai Rp 163 triliun di 2009 atau naik dari tahun 2008 yang hanya Rp 156 triliun.
Mengenai pembiayaan APBN 2009 dari pinjaman surat berharga, ia menilai sekarang ini cukup berisiko. Walaupun selama ini pemerintah selalu berargumen pembiayaan dengan SBN termasuk SUN, obligasi tidak berisiko tinggi meski terjadi kecenderungan kepemilikan SUN oleh asing yang terus meningkat dan potensi sulitnya perolehan pada tahun ini.
Hendri mencontohkan dari target realisasi SBN di tahun 2008 sebesar Rp 117 triliun, ternyata yang terealisasi hanya Rp 91 triliun. Sedangkan pada tahun 2009, dari target semula Rp 112 triliun kemudian direvisi menjadi Rp 54 triliun.
Ditempat yang sama pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa APBNP tahun 2009 telah membuka diri bagi intervensi bagi pinjaman hutang bagi IMF, Bank Dunia dan lain-lain.
(hen/lih)











































