Menkeu: Boleh Minta Tambahan Anggaran, Tapi Ada Syaratnya

Jakarta - Pemerintah membuka pintu bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ingin mengajukan anggaran tambahan untuk infrastruktur di 2009. Tapi syaratnya, proyek tersebut harus dijamin bisa terlaksana pada Maret 2009 dan dapat menyerap tenaga kerja.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani  dalam pidato di acara acara "Perkenalan Pengurus Kadin Indonesia "2008-2013 dan Pertemuan dengan Menko Perekonomian" di Financial Hall, Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (15/1/2009).

"Tambahan anggaran boleh diajukan asal dipergunakan untuk infrastruktur, menciptakan kesempatan kerja, dan dijamin bisa dilaksanakan pada Maret 2009, maka I will give you the money. Jadi ini bukan tantangan soal uang tapi kemampuan untuk melaksanakan proyek," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah baru meminta K/L untuk mempercepat melakukan proyek-proyek yang sudah direncanakan dan belanja anggarannya, bukan akan melakukan pemotongan anggaran K/L.

"Karena kalau kita langsung revisi (potong anggaran) entah jumlah dan jenis, membutuhkan pembahasan lagi yang lebih lama dan itu akan nanti kehilangan momentum," katanya.

Untuk memperbesar efek penciptaan lapangan kerja, di 2009 pemerintah memang memprogramkan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 72 triliun di berbagai K/L.

Untuk tahun ini saja, proyek infrastruktur Departemen Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran Rp 25,8 triliun, Departemen Perhubungan sebesar Rp 12,6 triliun, Departemen ESDM Rp 4,5 triliun, Departemen Keuangan Rp 2,8 triliun, Departemen Perikanan dan Kelautan Rp 1,1 triliun. Selain itu Departemen Pendidikan mendapatkan anggaran Rp 3,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp 2,2 triliun dan Departemen Kesehatan Rp 1 triliun.    

(dnl/lih)