Dua risiko itu adalah:
1. Risiko anjloknya penerimaan negara, terutama dari pajak
2. Risiko sulitnya menjual SUN (Surat Utang Negara) untuk membiayai defisit.
Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Jumat (16/1/2009).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait defisit APBN-P 2009 yang diperbesar menjadi 2,5%, Dradjad lebih banyak melihat motif politis di balik perubahan itu. Pemerintah pun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk membiayai pembengkakan defisit ini.
"Harga yang harus dibayar negara untuk pembiayaan politis ini sangat mahal. Penyebabnya, pemerintah tampaknya akan menggunakan APBN 2009 untuk menarik simpati pemilih supaya bisa berkuasa lagi. Jadi rakyat akan digelontori uang tunai, dengan macam-macam program, seperti PNPM dan sebagainya. Karena itu belanja negara akan dipertahankan supaya bisa menang Pilpres lagi," tutur Dradjad.
Anggota DPR dari PAN ini pun melihat faktor terbesar dari pembengkakan defisit adalah pertumbangan politis.
"Itu yg membuat defisit dinaikkan, sehingga APBN 2009 akan segera diubah. Jadi memang motivasinya politis, supaya nanti saat kampanye Pilpres APBN 2009 bisa diklaim sebagai keberhasilanya," katanya.
(dnl/qom)











































