Pemerintah Harus Rangkul Exxon untuk Kelola Blok Natuna

Jakarta - Pemerintah diharapkan bisa mendorong negosiasi penggarapan blok Natuna antara Pertamina dengan ExxonMobil. Pengalaman ExxonMobil dibutuhkan untuk pengembangan blok Natuna secara cepat.

"Saya harap pemerintah agar mendukung Exxon dan Pertamina melakukan negosiasi bisnis secara all out untuk mengembangkan proyek Natuna. Sebab Exxon sudah lama juga disana dan pengalaman mengelola Migas-nya bagus," ujar pengamat perminyakan Kurtubi saat dihubungi detikFinance, Minggu (18/1/2009).

Kurtubi menjelaskan, bila negosiasi Pertamina dengan Exxon mendapatkan hasil positif, maka akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kandungan gas di blok Natuna diperkirakan mencapai 222 TCF (triliun kubik kaki). Kandungan gas di blok yang biasa dengan istilah Natuna D Alpha itu hanya sekitar 46,2 TCF yang bisa digarap, sianya sebesar 75% kandungan CO2 (karbon dioksida).

Menurut Kurtubi, kandungan Natuna tiga kali lebih besar dari blok Arun. Oleh karena itu, penggarapan blok tersebut membutuhkan proses pengelolaan yang baik agar dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

"Kita harus mengakui bahwa teknologi dan pengalaman Exxon disana sudah matang. Mereka sudah punya data, sehingga tidak perlu lagi melakukan riset data. Mereka pun punya dana yang besar untuk menggarap blok Natuna ," ujar Kurtubi.

Atas alasan itulah, Kurtubi menyarankan pemerintah memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sebab, jika blok Natuna tidak digarap dengan cepat, hasilnya pun tidak akan masuk ke penerimaan negara dalam waktu yang cepat pula.

"Inilah kesempatan Pertamina dan Exxon bersama-sama mengembangkan proyek disana. Ini juga untuk kepentingan semua jadi diharapkan dengan pikiran yang jernih bersama-sama selesaikan ini," ujarnya.

Kurtubi mengatakan, keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan blok Natuna kepada Pertamina merupakan langkah yang tepat. Namun, berdasarkan pengalaman Exxon Mobile mengelola Migas diharapkan ada solusi terbaik untuk pengembangan Blok Natuna tersebut.

"Kalau Pertamina menggarap blok Natuna dengan perusahaan lain yang belum punya pengalaman disana dan belum memiliki data, proses penggarapannya akan lambat dan bisa terkatung-katung. Jangan sampai malah menimbulkan asumsi yang tidak-tidak nantinya karena lambatnya proses penggarapan," ujar Kurtubi.

Kendati demikian, Kurtubi mengingatkan bahwa pemerintah juga harus mengadakan kontrak baru melalui kerjasama operasi (KSO) agar pembagiannya adil baik bagi Pertamina maupun Exxon.

"Pemerintah harus menghimbau Exxon agar tidak melanjutkan mekanisme kontrak lama. Harus dibuat KSO baru. Sebab dalam kontrak lama itu sangat merugikan Indonesia yaitu hanya 0% dimana pemerintah hanya dapat dari pajak saja. Dalam KSO baru harus disusun struktur kontrak yang lebih adil," ujar Kurtubi. (dro/dro)