2 Skenario untuk Belanja Negara

Jakarta - Pemerintah memiliki dua skenario untuk pengelolaan anggaran belanja negara di tengah kondisi perubahan struktur APBN yang terjadi.

Pertama, melakukan penghematan belanja di Kementerian/Lembaga. Kedua, penambahan proyek dari pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN 2009.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu saat ditemui di kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/1/2009).

"Unit cost itu kalau bisa hemat kembali ke sektornya juga. Ada 2 alternatif, pertama menghemat tapi nanti kan merubah DIPA. Atau bisa juga menambah program di K/L bersangkutan sebagai stimulus. Ini ada 2 pilihan, nanti yang mana yang dipilih kita sampaikan ke DPR," jelasnya.

Memang kalau pertimbangannya untuk menekan defisit sehingga lebih rendah dari 2,5%, maka opsi yang harus dipilih pemerintah adalah melakukan penghematan anggaran K/L sebab harga satuan barang dalam proyek pemerintah di APBN 2009 masih menggunakan patokan harga di saat asumsi harga minyak US$ 80 per barel.

Namun Anggito mengatakan jika opsi tersebut diambil, berarti harus mengubah DIPA anggaran belanja K/L dan ini membutuhkan waktu yang lama, sementara APBN-P 2009 diharapkan segera selesai.

Defisit yang penting itu bisa dibiayai. Selama defisit tidak melanggar UU, ada sumber pembiayaannya, dan digunakan untuk kepentingan stimulus ekonomi. "Sayarasa harusnya bisa diterima. Ada prinsip-prinsip yang menjustifikasi," katanya.

Di tempat yang sama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengatakan harga satuan barang dalam anggaran belanja K/L memang sudah selayaknya diubah sehingga defisit anggaran bisa ditekan.

"Dulu satuan harga belanja dibuat dengan asumsi di atas US$ 100 per barel, sekarang harga minyak turun signifikan sampai US$ 30-an per barel," ujarnya.

Jadi dikatakan Paskah, kemungkinan akan ada pergeseran program-program di K/L agar bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tetap mempertahankan volume belanja. (dnl/ir)