Pendanaan Infrastruktur Tak Serius

Jakarta - Rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur dalam upaya penyerapan tenaga kerja sebagai dampak krisis global masih dinilai hanya sebatas jargon politik saja.

Beberapa tahun terakhir alokasi dana infrastruktur masih berkisar diangka 2% dari PDB, padahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan dana infrastruktur hingga 5% terhadap  produk domestik bruto (PDB).

Demikian disampaikan oleh kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia  (BPKSDM) Sumaryanto Widayatin dalam acara temu wartawan, di Gedung Departemen Pekerjaan Umum, Kamis (22/1/ 2009).

"Kenyataannya saya tidak melihat. Politik anggaran kita, saya tidak melihat anggaran infrastruktur dibesarkan. Saya mempertanyakan ini benar-benar atau jargon saja, jangan kita sudah melatih tukang batu atau kayu tenyata tidak ada yang harus dikerjakan," ucap Sumaryanto.

Ia mencontohkan  belanja infrastruktur pemerintah terhadap PDB terus mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Misalnya pada tahun 1993-1994 dana infrastruktur terhadap PDB sempat mencapai 5,34% namun pada tahun 2002 susut drastis menjadi 2,33%, pada 2008 hanya 2,3%.

Sumaryanto menuturkan jika dibandingkan dengan negara lain anggaran infrastruktur Indonesia masih lebih rendah dengan negara China yang mencapai 12%, dan negara lainnya seperti Kamboja, Albania, Kazakhstan dan Rusia.

"Untuk menciptakan pertumbuhan PDB sebesar 6% membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% dari total PDB," imbuhnya.

Meskipun ia mengakui kontribusi sektor konstruksi selaku pelaksana kegiatan infrastruktur terus meningkat  terhadap PDB. Misalnya pada 2004 kontribusinya hingga 4% sedangkan tahun 2006 naik 6,7%.

Pada tahun ini pemerintah menganggarkan dana infrastruktur dalam APBN 2009 sebanyak Rp 61,2 triliun atau 5,99% dari APBN 2009, termasuk diantaranya untuk Departemen Pekerjaan Umum sebanyak Rp 35 triliun.

Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai sektor energi Rp 6,9 triliun, sektor transportasi Rp 16,07 triliun, sektor padat karya Rp 34,9 triliun, komunikasi Rp 2,1 triliun, perumahan Rp 1 triliun.

"Dananya memang meningkat dari 2008 yakni Rp 57,03 triliun, tapi kontribusi terhadap PDB justru turun," ujarnya. (hen/ir)