.webp)
Dana sebesar itu diperoleh melalui dana bantuan PBB untuk kemanusian melalui United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS).
"Ini adalah bantuan hibah dari trust fund PBB untuk Indonesia," kata Wakil Duta Besar Jepang Untuk Indonesia Takio Yamada dalam acara penandatangan bantuan di Gedung Depperin Jakarta, Kamis (29/1/2009).
Tujuan dari proyek ini ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan keamanan secara damai peningkatan standar minimum hidup layak yang difokuskan pada empat masalah yaitu pengorganisasian lingkungan tempat tinggal yang layak, pendidikan dan alih teknologi, penciptaan kondisi damai dengan penerapan manajemen konflik dan perbaikan kehidupan pekerjaan yang lebih baik dan kesehatan yang memadai
Rencananya proyek yang diberi nama merealisasikan standar hidup minimum untuk masyarakat kurang mampu dengan membangun kondisi kedamaian dan pembangunan ekonomi desa di Maluku akan berlangsung selama 3 tahun akan dimulai pertengahan Februari 2009 sampai 2011.
Proyek pemulihan ini merupakan kelanjutan dari proyek-proyek sejenis sebagai upaya pemulihan kondisi konflik yang terjadi di Maluku beberapa tahun lalu. Setidaknya pada waktu konflik Maluku telah menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan menciptakan kemiskinan.
Proyek ini akan dilakukan dalam kegiatan diantaranya membentuk kelompok produktifitas desa, dengan transformasi teknologi dalam kegiatan kerajinan, pelatihan, workshop, seminar dan lain-lain.
"Proyek ini diharapkan mampu membangun kembali dan meningkatkan perekonomian di Maluku," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam sambutan yang dibacakan oleh kepala BPPI Depperin Dedi Mulyadi.
Dana bantuan PPB melalui UNTFHS merupakan program yang dibentuk atas prakarsa pemerintah Jepang pada tahun 1999, hingga saat ini program UNTFHS telah membiayai program kemanusian sebesar US$ 3,3 miliar atau 37,3 miliar yen Jepang.
(hen/qom)
