BPK Siap Audit Dana Hibah Pemilu 2009

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana penyelenggaraan pemilu 2009, terutama dana pemilu yang berasal dari hibah luar negeri.

Hal ini disampaikan oleh Anggota 5 BPK Hasan Bisri usai acara media workshop di gedung BPK, Jakarta, Jumat (30/1/2009).

"Memang seperti Pemilu 2004, ada beberapa negara yang memberikan hibah ke Indonesia. Antara lain Jepang, misalnya untuk pengadaan kotak suara, juga UNDP. Nanti mengenai pemeriksaan pertanggung jawaban pemilu akan kita cover. Biasanya setelah selesai pemilu kita akan periksa seluruh pertanggungjawaban pemilu, mudah-mudahan tadak seperti yang lalu," katanya.

Hasan mengakui pada penyelenggaraan pemilu 2004 lalu terdapat kelemahan dari pihak penyelanggara pemilu yaitu KPU yang justru mengalami nasib tragis. Namun pada hajatan Pemilu 2009 kali ini ia menilai KPU sudah tidak gegabah lagi terhadap sistem yang menyangkut terjadinya potensi peluang penyimpangan.

"Saya melihat mereka sekarang sudah hati-hati. Kalau dulu, anggota KPU itu duduk sebagai anggota pengadaan barang, itu awal sumber malapetakanya ada disitu, sekarang mereka tidak duduk disana," ujarnya.

Ia menilai anggota KPU seharusnya tidak masuk dalam kepanitian pengadaan barang karena masalah semacam ini bisa dilakukan di bidang kesekretariatan. Sehingga dengan demikian proses pengawasan bisa berlangsung dari anggota KPU terhadap proses pengadaan barang pemilu.

"Kalau pimpinan yang menjadi pengagadaan barang siapa yang mengawasinya. Pengadaan barang itu cukup bagian perlengkapan saja, jangan anggota KPU. Sekarang mereka sudah belajar dari pengalaman masa lalu," kilahnya.

(hen/lih)